Kaltim Rawan Rendah Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024, Begini Solusi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu daerah IKP tinggi di
Indonesia.

Setelah dievaluasi dan dikomunikasikan, ternyata yang menjadi kerawanan di Kaltim adalah tingkat partisipasi pemilih. 

"Kami sudah komunikasikan ke semua pihak, aspek apa yang menjadi kerawanan. Ternyata yang menjadi kerawanan adalah (tingkat) partisipasi pemilih, bukan aspek keamanan," ungkap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Program VIP Room Tribunkaltim bertajuk Pemilu Damai di Bumi Etam, yang dipandu Koordinator Video & Digital Activity Tribun Kaltim, Januar Alamijaya, Minggu (28/1/2024).

Kerawanan rendahnya partisipasi pemilih, menurutnya, disebabkan banyak pekerja dari luar Kaltim yang kini bekerja pada proyek-proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun para pekerja sektor pertambangan.

Baca juga: Investasi di IKN Tetap Jalan meski Pemilu 2024, Bambang Susantono Sebut Senin Harga Naik

"Pekerja migran dari daerah lain, dikhawatirkan akan memicu rendah partisipasi pemilih saat hari pencoblosan. Mereka pulang kampung dan di sini juga libur, berdampak pada partisipasi
pemilih," ujarnya.

Menyikapi ini, Akmal Malik meminta dukungan dari pemerintah daerah setempat dan KPU dan Bawaslu agar menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

"Saya di PPU (Penajam Paser Utara) kemarin juga meminta difasilitasi Pj Bupati, bagi pekerja luar yang ingin memilih di sini, beri kemudahan. Apakah pindah kependudukan atau seperti apa," bebernya.

Pj Bupati PPU, lanjut Akmal Malik, akan melakukan pertemuan khusus dengan Otorita IKN membahas partisipasi pemilih di kalangan para pekerja. Pemkab PPU difasilitasi bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di IKN dan telah mendapat angka pemilih.

Inventarisasi sudah dilakukan. Informasi sebelumnya ada 10.000 ribu pekerja, namun ternyata hanya kurang lebih 2.006 pekerja.

Ini sudah difasilitasi untuk memilih di semua TPS yang ada di Sepaku.

"Jadi nggak ada TPS khusus buat pekerja, nanti akan menyebar di TPS sekitar Sepaku. Tetapi sebagian besar justru pulang ke kampung halamannya. Kurang lebih 5 persen atau 10 persen yang yang akhirnya benar-benar mencoblos di sini. Itupun setelah melalui prosedur pindah proses ke TPS dan sebagainya, itu difasilitasi dengan baik oleh Pj Bupati bersama dengan OIKN tentunya juga melibatkan penyelenggara," bebernya.

Menurutnya, penambahan pekerja di IKN tidak berpengaruh pada peningkatan partisipasi pemilih.

“Karena sudah tercatat jumlah DPT 2.778.644, itu baru tercatat. Gak mungkin lagi, kecuali, ada tahapannya akan membuka untuk pindah. Mereka inilah yang nanti menjadi pemilih. Bagi pekerja di IKN atau dimanapun, yang tidak terdaftar DPT, berarti harus kembali ke kampung halamannya. Itulah kenapa diberi kemudahan, hari pencoblosan adalah hari yang diliburkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Akmal Malik menjelaskan, waspada terhadap kerawanan rendah partisipasi pemilih disebabkan beberapa faktor.

“Daerah kita banyak remote area, 3T, tertinggal terjauh. Infrastruktur juga terbatas. Seperti di Kutai Barat, Mahakam Ulu. Kekhawatiran kami adalah pergerakan logistik. Kemarin di Mahakam Ulu, teman-teman penyelenggara mengeluhkan kendaraan mereka tidak bisa melalui medan berat. Akhirnya saya minta pemprov untuk membantu. Kami juga mengimbau penyelenggara terutama daerah yang agak jauh, apabila tidak memiliki sarana prasarana, kami siap membantu,” tandasnya.

Target Kemendagri

Pemprov Kaltim, pemkab dan pemkot sudah memberikan dukungan terhadap penyelenggara Pemilu.

Dukungan dana, dukungan data, dan dukungan infrastruktur bersama, termasuk juga mendukung agar partisipasi masyarakat meningkat pada Pemilu 2024.
"Kita tahu Kemendagri itu menetapkan target untuk ke Kaltim itu 79,5 persen. Pada (Pilpres/Pileg) kemarin kan di bawah target ya. Kuncinya adalah kolaborasi bersama-sama antara penyelenggara, kemudian juga pemerintah dan forkopimda untuk meningkatkan partisipasi memberi kemudahan agar
masyarakat bisa menyalurkan haknya," ujar Pj Gubernur.

Situasi kondusifitas dan kekhawatiran soal Pemilu 2024 di Kaltim, menurut Dirjen Otda Kemendagri ini sebagai pelajaran, bentuk support harus selalu waspada terhadap apapun kondisi di daerah.

TNI-Polri juga diajaknya memastikan para penyelenggara Pemilu yang memiliki masalah distribusi logistik agar didukung untuk memastikan kelancarannya, serta memastikan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat dan juga memastikan dukungan pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Bendungan Telake Terealisasi pada 2025, Pemprov Kaltim Bangun 5 Sumur Bor di Babulu Tahun Ini

"Memang dinamika kontestasi demokrasi biasanya agak sedikit meninggi, tetapi kami dari pemerintah provinsi bersama-sama dengan Pangdam, Kapolda dan jajarannya ke bawah itu memang sudah aktif menjalin komunikasi bahkan berkali-kali turun ke lapangan bersama beliau," kata Akmal Malik.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus menyebut, pihaknya menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ia menyampaikan, tingkat partisipasi pemilih Kaltim pada Pemilu dan Pilkada tahun-tahun sebelumnya,  masih di bawah target nasional yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 79,5 persen.

Pada Pilpres 2019 lalu, partisipasi pemilih Kaltim 75 persen. Sementara partisipasi pemilih pada Pilkada 2020, sebesar 61 persen.

Tingkat partisipasi Pilpres, lebih tinggi daripada Pilkada.

Tapi capaiannya, masih di bawah nasional.

Kesbangpol Kaltim terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Upaya ini dilakukan dengan memasifkan sosialisasi dan edukasi pemilih kepada masyarakat.

Apalagi kepada para pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa diharapkan dapat menyukseskan pencapaian partisipasi pemilih di Bumi Etam.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari KPU Kaltim, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Provinsi Kaltim sebanyak 2,7 juta orang. Jika dirinci dari kategori usia, pemilih milenial mendominasi sekitar 37 persen atau sebanyak 1 juta pemilih.

Kemudian generasi di bawahnya, Gen Z usia 26 tahun ke bawah sebanyak 670 ribu pemilih.

"Fokus kami kepada mahasiswa dan pelajar. Karena pemilih Milenial dan Gen Z ini mendominasi sekitar 60 persen Daftar pemilih Tetap (DPT). Kami targetkan, minimal 70 persen partisipasi pemilih pada 2024," sambung Sufian Agus.

Baca juga: Turnamen SSIC Samarinda 2024, Model Pembinaan Pemain Usia Dini di Kaltim, Bontang dan Kutim Absen

Sufian Agus juga menyasar organisasi masyarakat (ormas) dalam meningkatkan partisipasi pemilih daerah, tak hanya pemilih pemula. Juga berkomunikasi ke partai politik agar memasifkan pendidikan politik sehingga membantu meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024.

"Kami akan berkolaborasi dengan seluruh partai politik peserta pemilu, KPU, Bawaslu, dan ormas untuk menyemarakkan euforia menuju Pemilu 2024," tandasnya.

ASN Jangan Gunakan Fasilitas Negara
Selain itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga membicarakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024.

Menurutnya, netralitas menjadi dilema yang kerap muncul dalam diskursus publik.

ASN dalam konteks Undang-Undang (UU) memang diberikan hak untuk memilih dan dipilih.

"Tetapi ada konsider, kalau untuk dipilih dia (ASN) harus mundur," sebutnya.

Akmal Malik juga menyinggung ASN sebagai petugas negara diberikan atribusi, kewenangan, infrastruktur untuk menggunakan semua perangkat daerah, juga fasilitas-fasilitas. Untuk itu, ASN yang memiliki representasi negara, tentunya tidak boleh memihak kemana-mana.

"Karena kalau memihak akan menimbulkan kecemburuan di antara kontestan-kontestan padahal konteksnya jurdil (jujur dan adil). Makanya saya sering tekankan pada ASN harus netral," tegasnya.

Netralitas disinggung Dirjen Otda Kemendagri itu sebagai suatu yang semestinya dilakukan pejabat negara atau juga pejabat publik.

Terlebih fasilitas yang diberikan oleh negara, tak patut digunakan untuk mendukung salah satu pihak saat Pemilu.

"Saya sering diskusi dengan teman-teman, minimal netral itu jangan gunakan kewenangan yang diberikan negara untuk berpihak ke pihak tertentu. Jangan gunakan fasilitas negara yang diamanahkan kepada anda untuk memenangkan atau berpihak ke pihak tertentu," tegas Akmal Malik.

Sebaliknya, ASN sebagai negara harus hadir, memang kendalanya ASN memiliki hak pilih, boleh nggak memilih dan berpihak?

Boleh, tetapi di kotak suara saja. ASN atau pejabat memiliki kewenangan atribusi dari negara, dikhawatirkan jika berpihak kepada pihak tertentu akan mempengaruhi atau meng-influencer
entah warga, stafnya untuk condong pada kelompok tertentu.

"Makanya dalam UU ASN harus netral, melekat (statusnya) karena petugas negara, artinya bekerja untuk negara, bukan kelompok tertentu. Nah itu yang menjadi catatan kita untuk mendorong netralitas ASN," ungkapnya.

Bagaimana jika ditemukan ada ASN di Pemprov Kaltim turut mendukung salah satu calon?

Ada namanya Bawaslu. Ketika ditemui ada tindakan-tindakan yang melanggar UU ASN dan UU Pemilu, maka Bawaslu yang akan melakukan langkah-langkah.

Mungkin, akhirnya akan diproses, dilaporkan pada KSN, kemudian KSN memberikan rekomendasi pada kepala daerah untuk memberikan sanksi. Tidak bisa dari kami langsung, karena itu ranahnya Bawaslu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Meski Banyak Dikritik, KPU Tak Permasalahkan Pose 2 Jari Iriana Jokowi, Ternyata Ini Alasannya