Terjawab, Apakah Menteri PDIP Ikut Jejak Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Hasto Singgung Risma

TRIBUNKALTIM.CO - Cawapres Mahfud MD akan bertemu Presiden Jokowi, Kamis (1/2/2024).

Mahfud MD akan menyampaikan surat pengunduran dirinya dari pos Menkopolhukam langsung ke tangan Jokowi.

Lantas, apakah langkah pengunduran diri Mahfud MD ini akan diikuti sejumlah menteri lainnya dari PDIP?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang masih menjabat menteri kabinet Presiden Jokowi untuk mundur.

Baca juga: Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Pilpres 2024 1 Putaran, Prabowo Mengaku Sudah Tak Sabar Kerja

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Hasto menjawab pertanyaan soal apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari kursi Menkopolhukam.

Mahfud merupakan capres yang diusung oleh PDIP dan tiga partai politik lainnya dalam Pilpres 2024.

Hasto lantas mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tidak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan.

Padahal, Risma yang kader PDIP itu dianggap benar-benar memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur.

Beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," ujar dia.

Berbeda dengan situasi saat ini, kata Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan politisasi.

Daerah-daerah yang disebut Hasto menjadi wilayah pembagian bansos belakangan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Lampung.

Baca juga: 6 Hasil Survei Terbaru Jelang Debat Capres ke 5 dan Pencoblosan, Paslon Terkuat Makin Tak Terbendung

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung.

Tapi ada di seluruh Indonesia," ucap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.

Jika begitu, PDIP sangat menyayangkannya.

Menurut Hasto, menteri-menteri PDIP juga harus menimbang dengan matang jika mengambil langkah seperti Mahfud MD.

"Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujar dia.

"Bahkan, Beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," ucap Hasto.

Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Mahfud mengaku sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, sebagai menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia harus memberi tahu terkait langkah politik yang diambil.

Hal ini untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara.

Mahfud merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: 3 Nama Berpengalaman Bisa Dipilih Jokowi Gantikan Sri Mulyani Andai Mundur dari Menteri Keuangan

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya.

Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Respon Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam jadi bagian strategi pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024.

"Saya melihat ini bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD," kata Ujang, Rabu (31/1/2024).

Ujang menjelaskan, strategi mundur dari jabatan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya tujuan untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu.

Sebagaimana diketahui dalam survei pemilu teranyar, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

Sehingga diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Pertama, tentu ketika elektabilitas Ganjar - Mahfud tersaingi oleh AMIN, maka perlu isu-isu perlu momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas," jelas Ujang.

Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat, ditambah narasi korban politik, dan diharapkan mendapat simpati publik yang berdampak pada elektabilitas paslon nomor urut 3.

Baca juga: Menko Muhadjir Effendy di Berau, Pantau Penyaluran Beras Sampai Singgung Pilpres Satu Putaran

"Salah satu cara menurut persepsi tim sukses atau konsultan mereka, pak Mahfud MD agar mundur agar ada isu yang bisa dijual ke rakyat.

Bahwa mundurnya Mahfud itu agar mendapat simpati masyarakat dan sebagainya," ungkapnya.

"Lalu dianggap sebagai seolah-olah korban politik, maka harapannya akan naik elektabilitasnya," lanjut Ujang.

Di sisi lain, rencana mundurnya Mahfud MD juga jadi bagian agar tidak adanya 'jeruk makan jeruk' ketika cawapres Ganjar itu melontarkan narasi kritis soal penegakan hukum.

Pasalnya jika Mahfud maupun Ganjar mengkritisi buruknya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi, maka hal itu sama saja sedang mengkritik Mahfud sendiri yang menjabat Menko Polhukam.

Berkenaan dengan itu, langkah mundur dipandang jadi pilihan terbaik agar paslon nomor urut 3 leluasa mengkritik pemerintah jelang 2 pekan pemungutan suara.

"Walaupun tadi bermuatan politik untuk menaikkan elektabilitas, di saat yang sama agar tidak jeruk makan jeruk.

Artinya ketika Mahfud mengkritisi pemberantasan korupsi yang amburadul dan sebagainya.

Tetapi ketika belum mundur itu mengkritisi dirinya sendiri karena sebagai Menko Polhukam," ucap Ujang.

"Maka agar tidak ada konflik kepentingan agar tidak mengkritik diri sendiri ya mundur, agar mengkritik pemerintah menjadi leluasa menjelang 2 minggu lagi pemilihan," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Kemungkinan Menteri PDIP Mundur Seperti Mahfud, Hasto: Kita Cermati Dinamika Politik"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.