Penjelasan Otorita soal Tol IKN Nusantara Seksi 6A-6B Senilai Rp 2,7 T yang Terganjal Masalah Lahan

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek jalan tol IKN Nusantara masih ada terkendala masalah lahan, yakni di seksi 6A dan 6B.

Penjelasan Otorita IKN Nusantara terkait kendala masalah lahan terkait dengan jalan tol IKN Nusantara ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga.

Hingga saat ini, Otorita IKN masih terus berupaya menyelesaikan permasalahan lahan di tol IKN Nusantara seksi 6A 6B yang nilai proyeknya mencapai Rp 2,7 Triliun. 

Saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (16/2/2024), Danis mengatakan, proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 6A Sp. Riko-Rencana Outer Ring Road dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI masih terhambat masalah tanah.

Baca juga: Pemilu 2024 di IKN Nusantara, Masyarakat Adat tetap Kalah, Warga Tinggal Tunggu Waktu Tersingkir

Baca juga: Daftar Negara Asing yang Minat Investasi di IKN Nusantara, Ada 3 Sektor yang jadi Incaran

Baca juga: Terobosan IKN Nusantara, Buat Jalan Tol Bisa Isi Daya Mobil Listrik Saat Melintas, Mirip di Swedia

Danis mengatakan, "Memang kita targetnya nanti diusahakan fungsional jalan tol itu dari 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B.

Cuma, 6A 6B ini kita masih berusaha, ada masalah tanah di situ."

Danis menjelaskan lahan proyek Tol IKN Seksi 6A dan 6B masih berstatus Aset Dalam Penguasaan (ADP) yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Otorita IKN (OIKN).

"Kita kan tidak bisa kalau aset negara. Sedangkan di sana sebagian ada masyarakat.

Kita masih berusaha terkait dengan pembebasan tanah," lanjut Danis seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Namun demikian, kedua seksi tol yang menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2,7 triliun tersebut tetap ditargetkan bisa beroperasi fungsional pada tahun 2024 secara bertahap.

Sementara berdasarkan data dalam laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek Tol IKN Seksi 6A Sp. Riko-Rencana Outer Ring Road dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 1,5 triliun.

Sedangkan proyek Tol IKN Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI dimenangkan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) senilai Rp 1,2 triliun.

Secara bersamaan, Kementerian PUPR juga menggarap empat seksi Jalan Tol IKN lainnya, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung, Seksi 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dan Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp. Riko.

Luhut Minta Dibentuk Tim Terpadu Pertanahan IKN Nusantara

Baca juga: 3 Fitur Spesial Buat Jalan Tol IKN Nusantara Jadi yang Tercanggih di Indonesia, Cek Progresnya

Masalah pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur belum tuntas.

Padahal, penyelesaian persoalan pertahanan mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan maupun investasi di IKN.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembentukan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah tanah di IKN.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (19/02/2024).

Rakor tersebut dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Luhut mengatakan bahwa perlu dibentuk tim terpadu untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pertanahan di IKN.

Kegiatan tersebut antara lain penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang ada di atas tanah aset dalam penguasaan; penyelesaian aset tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta penyelesaian aset tanaman dan non-tanaman yang ada di dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan non-wilayah KIPP.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya mendukung di bidang pengadaan tanah dan penataan ruang.

Ia mengatakan bahwa beberapa infrastruktur yang dibangun di IKN disediakan melalui Badan Bank Tanah.

Menurutnya, di samping pembentukan tim terpadu, diperlukan penilaian independen di lapangan serta pendampingan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Baca juga: Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi, Pemindahan Molor Agustus 2024, Penjelasan MenpanRB

Adapun Rakor yang berlangsung secara daring ini juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; serta perwakilan dari Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Eko Budi Kurniawan.

Habiskan Rp 1,4 Triliun

Pemerintah terus menggenjot pembangunan di IKN Nusantara, salah satu yang menjadi perhatian adalah ganti rugi untuk pembebasan lahan.

Dana pembebasan lahan untuk IKN Nusantara telah menghabiskan dana Rp 1,43 Triliun sepanjang tahun 2023.

Pembebasan lahan di IKN Nusantara ini masih akan berlanjut di tahun 2024, simak selengkapnya update dan besaran anggarannya.

Hingga 31 Desember 2024, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan dana pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), sebesar Rp 1,426 triliun.

Menurut Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, dari total tersebut terdiri dari akses jalan IKN sebesar Rp 1,010 triliun dan kawasan inti Rp 415,882 miliar.

"Terdiri dari akses jalan IKN Rp 1,010 triliun, kemudian ada kawasan itu inti itu Rp 415,882 miliar," ujar Rustanto dalam Konferensi Pers Taklimat Media di Kantor LMAN, Selasa (23/1/2024).

Berdasarkan paparan, total alokasi pendanaan pengadaan lahan di IKN sendiri sebesar Rp 3,346 triliun di tahun 2023.

Baca juga: Kalimantan Tengah Tangkap Peluang IKN Nusantara, akan Andalkan Apartamen Ayam hingga Rice to Rice

Sedangkan realisasinya mencapai Rp 1,426 triliun.

Sementara itu, LMAN juga menyalurkan pendanaan di sektor jalan tol sebesar Rp 910,336 miliar, yang terdiri dari Bendungan Sepaku Semoi sebesar Rp 357 miliar dan Tol Balikpapan-Samarinda Rp 552,403 miliar.

"Itu sektor jalan non tol dan bendungan itu adalah yang didanai oleh LMAN sebelum ada IKN, totalnya Rp 910,336 miliar," tutupnya.

Adapun pendanaan lahan berbagai proyek di IKN, seperti jalan tol, bendungan, dermaga sebagai berikut:

- Seksi 3A Segmen Tol Karangjoang - KKT Kariangau Rp 881,06 miliar

- Seksi 3B Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung Rp 85,17 miliar

- Seksi 5A Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang Rp 16,93 miliar

- Pembangunan Dermaga Logistik IKN Rp 0,32 miliar

- Pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Rp 1,06 miliar

- Pembangunan Jalan Bypass Shortcut Pasar Sepaku Rp 25,68 miliar

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Instalasi Pengolahan Air KIPP IKN Rp 2,74 miliar

- Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap 1 Rp 413,13 miliar

Target 2024

Anggaran pembebasan lahan untuk IKN Nusantara yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih tersisa Rp 1,9 triliun.

LMAN menargetkan sisa anggaran tersebut bisa tuntas direalisasikan tahun ini.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyampaikan, anggaran pengadaan lahan IKN dianggarkan Rp 3,4 triliun, namun baru terealisasi Rp 1,4 triliun di sepanjang 2023.

 “Jadi dari alokasi Rp 3,4 triliun, yang Rp 1,4 triliun sudah kita bayar, tinggal sisanya sekitar Rp 1,9 triliun itu yang nanti tergantung tahun ini kita selesaikan,” tutur Rustanto dalam media briefing, Selasa (23/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Dia menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalisasi serapan anggaran tersebut agar bisa rampung disalurkan tahun ini.

Adapun pembebasan lahan tersebut dilakukan dalam bentuk ganti rugi.

LMAN menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menentukan harga lahan yang akan dibeli dari masyarakat agar sesuai dengan harga pasar.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto

“Makanya kita pengennya dalam PSN itu kalau bisa ya jangan terlalu lama.

Karena kalau terlalu lama nanti ruas-ruas berikutnya ada spekulasi yang harganya bisa makin tinggi karena ada spekulan bermain,” ungkapnya.

Rustanto menambahkan, masih banyak lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum dilakukan pembebasan lahannya.

Bahkan di kawasan inti IKN Nusantara juga belum semuanya diproses.

“Jadi sebetulnya ketika itu belum selesai, bisa jadi karena memang tinggal bayar saja.

Tahun ini masih mungkin membayar lagi untuk pembebasan lahan yang di kawasan inti,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan, ada kemungkinan anggaran pengadaan lahan di IKN bisa bertambah dari yang sudah dianggarkan Rp 3,4 triliun.

Hal ini karena pembangunan IKN Nusantara masih terus berproses.

Anggaran tambahan tersebut pastinya akan menyesuaikan kebutuhan proyek IKN Nusantara ke depannya.

Baca juga: Kunjungan KASAD di IKN, Dapat Gelar Adat Paser hingga Tinjau Kesiapan HUT RI di Ibu Kota Negara

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.