Demokrat Heran Parpol di Pemerintahan Jokowi Suarakan Hak Angket, Andi Mallarangeng: Tak Masuk Akal

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana soal Hak Angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus mengemuka.

Partai Demokrat yang kini masuk dalam pemerintahan Jokowi pun merasa heran dengan kondisi tersebut.

Pasalnya, Hak Angket disuarakan partai-partai yang berada di koalisi pemerintaha Jokowi, kecuali PKS.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Andi Mallarangeng kembali menyinggung soal sejumlah partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertindak seperti oposisi.

Baca juga: Terjawab Mengapa Jokowi Punya Peran Besar di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tak Hanya Susun Kabinet

Baca juga: Megawati dan Jusuf Kalla akan Bertemu, Adian Napitupulu Pastikan PDIP Solid Gulirkan Hak Angket DPR

Salah satunya karena parpol-parpol tersebut mendukung pelaksanaan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu).

"Setelah pemilu tampaknya ada dinamika politik yang baru.

Beberapa parpol yang di dalam pemerintahan itu rasanya seperti oposisi, bahkan membicarakan tentang angket lah, apa lah segala macam.

Terutama bicara soal angket soal kecurangan pemilu," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang disiarkan YouTube Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

"Itu kan bagaimana ceritanya (partai koalisi dalam pemerintahan) bicara tentang angket kecurangan pemilu?

Bagi kami enggak masuk akal," tegasnya.

Andi menjelaskan, jika memang ada sengketa pemilu sudah ada mekanismenya secara hukum yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam MK sudah ada misal kecurangan di mana, berapa besar kecurangan, lalu apakah mengubah hasil pemilu?

Kalau pun ada. Ya toh?

Karena itu, kita tidak sepakat dengan apa namanya membawa ranah ini ke ranah politik," jelasnya.

Baca juga: Aksi Retno Marsudi Desak Mahkamah Internasional, Minta Israel Mundur Sekarang dari Palestina

Baca juga: Sudirman Said Sebut Yusril Ihza Mahendra Sesat Pikir Soal Dampak Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

"Jadi biarkan masuk ke jalur hukum, silahkan siapa pun.

Capres ataupun caleg yang ada masalah dengan proses pemilu silahkan masuk ke ranah hukum ke MK.

Sengketa pemilu memang di situ tempatnya," tambah mantan juru bicara kepresidenan itu.

Sebelumnya, wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diungkap oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan Hak Angket.

Karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Wacana itu disambut baik oleh pasangan calon presiden - calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin. Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam perkembangannya, tiga parpol itu menyatakan menunggu PDI-P untuk memulai menggulirkan hak angket di DPR RI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan, PDI-P dinilai memiliki peran penting untuk memulai mekanisme angket tersebut.

Baca juga: PDIP Makin Bulat Layangkan Hak Angket, Adian: Siapa Yang Mendiamkan Kecurangan Dia Berlaku Curang

Pasalnya, calon presiden, Ganjar Pranowo yang juga diusung PDI-P yang memulai wacana hak angket tersebut.

"Karena ini yang menginisiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya," kata Hermawi dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Hermawi juga mengatakan, tiga partai Koalisi Perubahan telah menyiapkan data kecurangan yang bisa diungkap jika panitia hak angket telah terbentuk.

Oleh karena itu, dia mengaku bahwa Koalisi Perubahan sangat siap untuk membentuk kerja sama dengan PDI-P dalam menggulirkan hak angket di Parlemen Senayan.

Sebagaimana diketahui dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini PDI-P, Nasdem dan PKB merupakan partai yang mendukung koalisi pemerintah.

Sejumlah menteri yang merupakan kader dari parpol- parpol tersebut kini masih berada di kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

Megawati dan JK akan Bertemu

Upaya menggulirkan Hak Angket di DPR terus diupayakan kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Diketahui, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terbaru, politikus PDIP, Adian Napitupulu membocorkan akan ada pertemuan Megawati dengan Jusuf Kalla.

Pertemuan tersebut akan membahas persoalan bangsa terkini, termasuk Hak Angket di dalamnya.

Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) di Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2024).

Seperti diketahui, JK yakni pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sementara PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan Hak Angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024.

Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu, Adian Napitupulu belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Baca juga: Partai Pengusung Ganjar Belum Solid Soal Hak Angket, MK PPP Malah Khawatir Picu Perpecahan Umat

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan, bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid menggulirkan hak angket di DPR.

Hal itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara.

Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan.

Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 3 sudah mulai menjalin komunikasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Singgung Partai Koalisi Rasa Oposisi, Demokrat: Bagaimana Ceritanya Koalisi Bicara Hak Angket?"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.