Pejabat IKN Nusantara tak Diberi Mobil Dinas Kecuali Presiden dan Menteri, Disuruh Jalan Kaki

Hanya kendaraan listrik yang boleh lalu lalang di Ibu Kota Nusantara saat peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2024.

Diketahui, untuk pertama kalinya, Upacara 17 Agustus kenegaraan akan digelar di Istana Presiden yang baru di IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Nantinya, semua angkutan peserta upacara akan menggunakan kendaraan listrik.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, pada saat peringatan HUT ke-79 RI hanya kendaraan ramah lingkungan yang boleh berlalu lalang di IKN.

Artinya, hanya akan ada kendaraan-kendaraan ramah lingkungan, seperti bus listrik, yang akan beroperasi selama perayaan Kemerdekaan RI.

"Langkah ini sejalan dengan visi kami untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) dan menciptakan lingkungan bermobilisasi yang berkelanjutan," ujar Bambang, Sabtu (17/2/2024).

Dengan langkah-langkah inovatif ini, OIKN ingin membuktikan bahwa transformasi transportasi dapat menjadi pilar utama dalam membangun kota yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan guna merangkul perubahan positif demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga: Pembayaran Santunan Warga Terdampak Bandara VVIP di IKN Nusantara Mulai 26 Februari

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim menargetkan 80 persen perjalanan menggunakan transportasi publik dan mobilitas aktif.

"Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga mengenai menciptakan kesetaraan dalam mobilitas bagi semua masyarakat," imbuh Silvia.

Untuk merealisasikan seluruh konsep pembangunan mobilitas transportasi ramah lingkungan ini, OIKN membentuk Tim Asistensi Ahli Transportasi IKN.

Mantan Direktur Utama PT MRT Jakarta periode 2016-2022, William Sabandar, ditunjuk jadi pimpinan Tim Asistensi Ahli Transportasi.

William mengungkapkan, Key Performance Indicators (KPI) yang akan menjadi fokus dalam mencapai target ini, termasuk aksesibilitas ke fasilitas kunci, koneksi transit yang efisien, dan pencapaian emisi bersih pada tahun 2045.

"Ketiga kerangka kebijakan, Terintegrasi, Cerdas, dan Hijau, menjadi landasan utama bagi perubahan mendalam ini," ungkap William. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OIKN Bakal Larang Pejabat Gunakan Mobil Dinas di IKN, Kecuali..."

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.