Berita Nasional Terkini
PDIP Sebut Menteri Jokowi Tak Pantas Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo, Bukan Tanpa Alasan
PDIP sebut Menteri Jokowi tak pantas bahas program Makan Siang Gratis capres Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan.
Penulis: Kun | Editor: Heriani AM
"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ungkapnya.
Dia berpendapat bahwa program makan siang gratis tidak bisa disesuaikan dengan postur APBN yang sekarang sedang dalam keadaan tidak baik.
"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.
Belum lagi, kata Chico, saat ini harga beras semakin tinggi, harga bahan pokok tinggi.
"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," imbuhnya.
Baca juga: Para Menteri Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, PDIP Sebut Tak Pantas
Adapun para menteri di Kabinet Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024).
Sidang ini dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.
Adapun per hari ini pukul 16.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran tetap unggul berdasarkan perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara 58,85 persen dengan total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia baru mencapai 77,21 persen.
Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan raihan suara sebanyak 24,4 persen.
Lalu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya 16,71 persen. (*)
Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TPN Ganjar Sebut Tidak Pantas Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.