Menteri AHY Beri Sertifikat Lahan Kogabwilhan II di Balikpapan, Langkah Memitigasi Risiko

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melakukan kunjungan kerja di wilayah Kodam VI/Mulawarman di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu (28/2/2024).

Kunjungan kerja AHY kali ini merupakan kunjungan kerja perdananya usai dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu.

Setibanya di Kodam VI Mulawarman, AHY disambut langsung oleh Pangdam VI/Mlw, Mayjen TNI Tri Budi Utomo beserta seluruh pejabat utama di Markas Kodam VI/Mlw.

Dalam sambutannya, Pangdam menyampaikan bahwa ia mewakili institusi TNI akan menerima sertifikat lahan Kogabwilhan II seluas 49,37 Ha yang akan diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: AHY Perkuat Aset Pertahanan Negara, Serahkan Sertifikat Tanah Markas Kogabwilhan II

Dimana sertifikat tersebut terdiri atas dua surat yakni sertifikat tanah yang berada di Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan akan segera terealisasikan dengan cepat pembangunan satuan Kogabwilhan II," ujar Pangdam VI Mulawarman di Balikpapan. 

Untuk itu, Pangdam mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penyerahan sertifikat lahan Kogabwilhan II dan selanjutnya akan saya laporkan dan serahkan sertifikat lahan Kogabwilhan II kepada Panglima TNI.

Tujuan AHY Memberi Sertifikat 

Sementara itu, usai menyerahkan dua sertifikat lahan Kogabwilhan II, Menteri AHY sempat menyapa seluruh pimpinan TNI yang hadir yang merupakan para seniornya terdahulu sewaktu masih berseragam TNI AD.

AHY mengatakan sertifikat tanah ini akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi aset negara termasuk aset TNI, khususnya Markas Kogabwilhan II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Akhirnya AHY dan Moeldoko Bertemu Salaman Tapi Tak Ngobrol, Kepala KSP Minta Menteri ATR Kerja Keras

"Selain itu, sertifikat tanah juga diharapkan dapat memitigasi risiko munculnya penyalahgunaan aset yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara," ungkap Menteri AHY.

Menurut AHY, tidak tertibnya administrasi tata kelola aset instansi dapat memicu terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN.

Untuk itu, perlu skema penyelesaian atas tanah aset, khususnya tanah-tanah aset TNI yang tersebar di Indonesia.

"Saya juga berharap setelah kami menyerahkan sertifikat ini, pembangunan Kogabwilhan akan segera diselesaikan dan segera di gunakan sebagai mana mestinya," ujar AHY yang merupakan putra dari Presiden RI Ke - 6 itu.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.