Hasil Survei Terbaru Litbang Kompas, Ternyata Banyak yang Khawatir Hak Angket Bisa Makzulkan Jokowi

Akhirnya Habib Rizieq Shihab turun gunung dukung hak angket DPR.

HRS sapaan Habib Rizieq menyebut orang buta dan budek tahu ada kecurangan di Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Habib Rizieq berharap DPR RI selaku wakil rakyat bisa segera menggunakan proses politik, hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 lalu.

Habib Rizieq menegaskan, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terpecah-belah, dan bahkan sampai berujung dengan kerusuhan di tanah air.

"Ini kecurangan orang buta saja bisa melihat, orang budek aja mendengar. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan," kata dia dalam ceramah yang disiarkan oleh YouTube Islamic Brother Hood Television (IBTV), dikutip Selasa (26/2/2024).

"Kita pengen negara kita tetap bersatu, tetap damai, negara kita tetap tenang.

"Caranya selesaikan kecurangan ini. Bukan damai dengan kecurangan. Enak aja lu yang curang, kita disuruh damai," imbuh Habib Rizieq.

Dia mengatakan, pengguliran proses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ternodai akibat ulah Hakim MK, Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau kalian wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat.

"Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api yang akan menyala dan menciptakan kerusuhan di mana-mana.

"Kalau Anda merasa tidak curang jawab di angket bukan membuat gaduh bikin bingung masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Progres Investasi Terbaru di IKN Nusantara, Giliran Investor Asing Masuk, Jokowi Targetkan Rp1.000 T

Lebih jauh, Habib Rizieq berharap, pihak-pihak tertentu tidak mencegah terjadinya hak angket.

Jika memang nantinya terbukti tak ada kecurangan rakyat pasti menerima.

"Kalau memang nantinya hasil angket tidak ada kecurangan, rakyat terima kok. Tapi kalau memang ada kecurangan ya tindak.

"Kalau memang kecurangannya TSM, maka presiden mesti dilengserkan, harus dilengserkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan saja," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang "Kompas": 49,5 Persen Responden Khawatir hak angket Berujung Pemakzulan Presiden"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.