Menteri Abdullah Azwar Anas Berkunjung ke Paser, Didampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Rapat Koordinasi (Rakor) Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) se-Provinsi Kalimantan Timur digelar di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Selasa (5/4/2024).

Acara dibuka secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Turut hadir di kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Tampak juga Bupati Paser Fahmi Fadli bersama jajaran Forkopimda, OPD Pemprov Kaltim, serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Baca juga: Kios SIGAP Tekan Inflasi, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sebut Upaya Penyeimbang Harga

Pj Gubernur Akmal Malik menekankan pada Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang.

Ia menekankan terkait komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sinergitas antar-sektor, antar-pemerintah, dan antar-stakeholder akan menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan tersebut," sebut Akmal Malik.

Melalui rapat koordinasi ini, Akmal Malik mengajak seluruh stakeholder bersama-sama merumuskan strategi dan langkah-langkah administrasi peran mengoptimalkan untuk konkrit pembangunan.

"Saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi dengan konstruktif, memberikan masukan, dan merancang solusi terbaik," katanya.

Dan tentu itu semua demi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur. 

Dalam RPD 2024-2026 terdapat tujuan ke 4 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, tujuan ini dimaksudkan antuk penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif.

Baca juga: Jelang Kunjungan Kerja MenPAN-RB, Biro Adbang Setdaprov Kaltim Gelar Rakor

Sehingga seluruh mampu memberikan kepuasan layanan bagi kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Sasaran strategis pada tujuan ke-4 adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK.

Tentu saja Indeks Reformasi Birokrasi kami gunakan sebagai indikator tujuan dengan target 70,01 pada tahun 2026.

Pelaksanaan menciptakan birokrasi Pemprov Kaltim yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebaskorupsi, kolusi dan netral.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik prima.

Penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kaltim saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK.

Baca juga: Menpan RB Terbitkan Aturan ASN WFH di Jakarta Selama KTT ASEAN, Ternyata Bukan karena Polusi Udara

Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tapi memang Pak Menteri, ada beberapa daerah remote area di Kaltim yang memang belum mampu menetapkan e-Government, seperti Kubar dan Mahulu yang butuh akselerasi.

"Tetapi adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemprov Kaltim dalam menyampaikan jenis-jenis kinerja di perangkat daerahnya," pungkas Akmal Malik.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.