DPPKBP3A Berau Target Naik Peringkat Nindya Tahun Depan, Kini Fokus Pengisian Penilaian KLA

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menargetkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun depan bisa naik peringkat menjadi Nindya.

Di mana tahun 2023 lalu berhasil mendapatkan penghargaan Madya, dari sebelumnya Pratama sejak 2018 lalu.

Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Mulyati Syafariah menuturkan, Pemkab Berau berhasil mendapat peringkat Madya dengan poin 603.

Diakuinya, poin tersebut sangat mendekati nilai minimal yakni 601 poin. Itu berdasarkan penilaian sejak 2022 semester akhir hingga 2023 semester pertama.

"Alhamdulillah tahun lalu kita berhasil mendapatkan penghargaan Madya dengan nilai 603 poin," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (11/3/2024).

Sedangkan, penilaian tahun 2023 semester akhir hingga 2024 semester awal menentukan peringkat KLA tahun depan.

Baca juga: Samarinda Raih KLA, Komisi IV DPRD Sani: Belum Jaminan Anak bisa Sejahtera

Baca juga: Pemkab Paser akan Bangun Ruang Bermain Anak di Hutan Kota Tanah Grogot, Target Peroleh KLA Madya

Jika memang nantinya belum berhasil peringkat menjadi Nindya, diharapkan, poin KLA di Kabupaten Berau setidaknya melebihi poin yang saat ini sudah didapatkan.

"Setidaknya nilai kita jangan sampai turunlah," ujarnya.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A Berau, Rizki Arlini menambahkan, ada lima klaster dalam penilaian KLA.

Di antaranya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya, serta perlindungan khusus.

Sementara, ada lima peringkat dalam pemenuhan hak anak, yakni, Pratama minimal 501 poin, Madya minimal 601 poin, Nindya minimal 701 poin, Utama minimal 801 poin dan KLA minimal 901 poin.

Semakin tinggi peringkat tentunya indikator persyaratannya juga lebih banyak. Poin minimal untuk Pratama adalah 501, Madya.

"Kalau sudah KLA artinya daerah tersebut sudah bebas dari promosi atau iklan rokok di pinggir jalan," jelasnya.

Saat ini pihaknya sudah mulai mengisi berbagai indikator penilaian yang dipersyaratkan. Adapun batas pengisiannya hingga Mei mendatang.

Namun, pengumumannya akan dilakukan tahun depan. Sebab, pemerintah pusat masih disibukan dengan tahun politik.

Menurutnya, persyaratannya cukup sulit. Karena harus berkoordinasi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan dengan instansi vertikal seperti, kejaksaan, kepolisian hingga pengadilan negeri.

"Kita akan kembali berkoordinasi dengan lima klaster yang ada. Syaratnya cukup susah karena ini pekerjaan lintas sektoral," terangnya.

Selama semua instansi bekerja sama dan mengisi penilaian maka target Nindya akan bisa diperoleh.

Jika berdasarkan evaluasi mandiri, pihaknya percaya penilaian mereka bisa meningkat. Namun, ada verifikasi lagi, baik dari provinsi ataupun kementerian untuk kebenaran penilaian tersebut.

Baca juga: Lakukan Evaluasi Kota Layak Anak, Pemkot Samarinda Targetkan Samarinda Jadi KLA Utama

"Bisa saja di provinsi lolos tapi di kementerian ternyata nilainya turun lagi. Jadi semua harus dipersiapkan dengan matang," tuturnya.

Dibeberkannya, semua persyaratan sebenarnya sudah sejalan dengan program yang ada di DPPKBP3A Berau.

Hanya saja kadang pihaknya terkendala dokumentasi. Bahkan, daftar hadir hingga notulen pun menjadi penilaian.

Yang sulit, jika ada program tahun lalu belum sempat dimasukan dalam penilaian, dokumen yang dicari sudah menumpuk.

"Kami optimistis saja dapat peringkat, karena itu juga menyesuaikan kegiatan kita dan implementasinya di lapangan," bebernya.

Ketika tim penilaian datang dan kepala daerah yang menjawab tentunya ada poin tinggi di sana. Serta hadirnya semua kepala OPD juga menjadi penilaian, karena dianggap peduli terhadap pemenuhan hak anak.

Kendati begitu, pihaknya tidak hanya semata-mata mengejar penghargaan tapi implementasi program mereka tidak berjalan. Tentunya penghargaan tersebut untuk memacu semua OPD yang terlibat agar lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam pemenuhan hak anak.

"Mudah-mudahan bisa kita undang narasumber untuk datang ke Berau agar pengisian penilaian bisa lebih optimal. Selama ini hanya lewat zoom meeting dan penjelasan sulit dimengerti," imbuhnya.

Rizki menambahkan, Pemprov Kaltim saat ini juga gencar untuk memacu kabupaten/kota se-Kaltim agar mendapat peringkat KLA.

Penilaian kabupaten/kota jugalah yang menentukan penilaian provinsi nantinya. Disebut provinsi layak anak (Provila) jika semua kabupaten/kota berhasilnya mendapat peringkat KLA.

"Kalau banyak yang tinggi peringkatkan otomatis, provinsi juga dapat penghargaan. Tapi tantangan kita bagaimana cara mengisi persyaratan," tutupnya. (*)