Anies Tak Tinggal Diam Luhut Minta Pihak yang Terus-Terusan Kritik Pemerintah Pergi dari Indonesia

Luhut mengaku kesal jika ada pihak yang mengkritik kekurangan dari Pemerintah.

Baca juga: Siap Koalisi di Piilkada DKI Jakarta 2024, Kata Nasdem, PKB, PKS soal Peluang Anies Diusung Bacagub

Baca juga: TKN Prabowo Tak Masalah Jika Kubu Anies Kerahkan 1 Juta Pengacara Sekalipun, Yang Penting Bukti

Bahkan dirinya menanyakan balik kinerja pihak yang dikritik. Menurut Luhut, orang yang mengkritik tersebut juga belum tentu memiliki kinerja yang baik saat menjabat.

"Saya suka kesal juga kadang-kadang bilang ini kurang, ini kurang. Aku tanya juga, ku lihat dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kelihatan," tutur Luhut.

"Jangan sombong lah kau bicara kritik-kritik. You have done nothing," tambah Luhut.

Sosok Presiden Joko Widodo, menurut Luhut, adalah teladan dalam memberikan kinerja yang baik.

"Kita pejabat harus memberi contoh seperti pak Jokowi. Dia berikan teladan. Kita dalam kelas kita masing-masing. Posisi kita masing-masing harus kita beri contoh," pungkas Luhut.

Bangsa Indonesia, menurut Luhut, harus kompak dan mampu memberikan kritik yang membangun.

Respon Isu Pemakzulan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan merespon isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Luhut mengaku sedih ada pejabat negara ikut-ikutan komentar.

Baca juga: Anies Digadang-gadang Nyagub di Jakarta, Pengamat Sebut seperti Ajukan Diri jadi Anak Buah Prabowo

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Diganti, Mendagri Tepis Isu Pencopotan Imbas Anies-Cak Imin Menang Telak di Aceh

Selain itu Luhut Binsar Pandjaitan sedih isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul di tengah Pemilu 2024.

Luhut heran kenapa isu pemakzulan muncul di tengah kontestasi demokrasi di Indonesia.

"Apa sih yang mau dimakzulkan itu? S

Saya enggak ngerti saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong," kata Luhut dalam Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Rabu (17/1/2024) seperti dikutip Tribunnews.com.

Luhut mengatakan bahwa, beberapa pejabat negara yang turut berkomentar menyoal pemakzulan Presiden Jokowi itu langkah yang tidak dibenarkan.