Akhirnya Pengadilan Rakyat Dimulai, BEM Unpad Sorot Hak Angket Lambat, Minta BEM Lain Beraksi Juga

Oleh karena itu kami melihat ini dan mencoba mengkomunikasikan dan mengaudiensikan tapi memang tidak ada itikad baik dari pemerintah," ungkapnya.

Fawwaz beranggapan, tak bergemingnya pemerintah merupakan sinyal bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk kembali mengingatkan pemerintah.

"Sehingga kami turun ke jalan dengan menggunakan aksi massa merupakan satu-satunya jalan untuk kita lakukan karena pemerintah sudah tidak ingin mendengarkan kami lagi," beber dia.

Sorot DPR

Menghadapi situasi nasional terutama pasca-pemilu, tak sedikit masyarakat atau mahasiswa yang berharap pada hak angket yang rencananya akan digulirkan beberapa fraksi partai politik di legislatif.

Namun, sambung dia, legislator cenderung terlambat menggulirkan hak angket.

"Hak angket itu ingin betul-betul dilakukan seharusnya sudah dilakukan dari tahun kemarin.

Karena banyak pelanggaran yang dilakukan rezim atau eksekutif sudah terlampau banyak," ucap dia.

Baca juga: Anies Tak Tinggal Diam Luhut Minta Pihak yang Terus-Terusan Kritik Pemerintah Pergi dari Indonesia

Baca juga: Terbaru Hasil Real Count Pilpres 2024, Ganjar Dapat Telur, Prabowo Menang di 33 Provinsi, Anies?

Dia menilai, tahun ini banyak terjadi pembangkangan konstitusi, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Udang-Undang Dasar (UUD).

"Tapi nampaknya dari DPR itu tidak melakukan pengawasan dengan benar.

Oleh karena itu apabila lembaga-lembaga formal seperti DPR dan DPRD tidak dapat bekerja dengan baik, maka kami mahasiswa dan masyarakat akan siap untuk menjadi orang yang mengawasi pemerintah dan menuntut kepada pemerintah itu sendiri," ungkapnya.

"Oleh karena itu kami bertekad untuk membuat sebuah Pengadilan Rakyat untuk mengadili rezim pada saat ini," pungkasnya.

Zainal Arifin Mochtar Dorong Pengadilan Rakyat

Dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus disuarakan.

Kali ini datang dari Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar yang mendorong adanya Pengadilan Rakyat.