Eks Danjen Kopassus Pimpin Demo Tolak Kecurangan Pemilu 2024, Minta KPU Hentikan Penghitungan Suara

TRIBUNKALTIM.CO - Eks Danjen Kopassus, Soenarko pimpin aksi demi di depan KPU yang menolak kecurangan Pemilu 2024.

Aksi demo di depan KPU ini bertajuk 'Rakyat Selamatkan Indinesia' dipimpin oleh Eks Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Menurut eks Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko ini adalah meminta KPU menghentikan perhitungan suara yang diduga curang.

Di sela-sela aksi, Eks Danjen Kopassus, Soenarko mengatakan,  "Mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara curang.

Baca juga: Resmi dari KPU! Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Paling Lama 20 Maret dan Pelantikan Presiden 20 Oktober

Baca juga: Kisah Caleg yang Nol Suara di Pemilu 2024, Pernah Jadi Relawan Jokowi, Apa Penyebabnya?

Baca juga: Sosok Buronan Kasus Pemalsuan DPT Pemilu Kuala Lumpur yang Menyerahkan Diri, Nasibnya Usai Disidang

Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka." 

Eks Danjen Kopassus itu kemudian menyinggung, bahwa TNI pasti melihat kekacauan yang terjadi di Pemilu 2024.

Meski demikian, Soenarko menyayangkan, institusi yang pernah menjadi tempatnya bernaung itu tak bersuara atau bersikap apa-apa.

"Saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara," ungkapnya.

Saat berorasi di atas mobil komando, Soenarko menegaskan demo ini dilakukan untuk menolak kecurangan pemilu.

"Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara, pada 14 Februari 2024 lalu sampai hari ini masih ditemukan banyak kecurangan, ketidakjujuran," kata Soenarko, dalam orasinya di atas mobil komando aksi, Senin ini.

Soenarko menyebut, ia telah mengetahui adanya kecurangan pada Pemilu 2024, bahkan sebelum digelar.

"Dan kami memang sudah ketahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah jauh sebelum pemilu pilpres," ucapnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan sejumlah tuntutan dari kelompoknya.

Pertama, katanya, tolak hasil pemilu curang.

Baca juga: KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Senin Ini Usai Rampungkan Rekapitulasi Nasional di 5 Provinsi Tersisa

"Audit TI KPU, diskualifikasi paslon nomor dua, adili komisioner KPU yang telah menipu, berbohong kepada rakyat," kata Soenarko, saat ditemui di sela-sela aksi, Senin siang.

Sikap TNI Disinggung

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko mengatakan bahwa TNI masa bodoh melihat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dikatakan Soenarko saat memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“TNI masa bodoh. Karena saya katakan, saya tidak tahu (TNI) netral atau tidak, tapi TNI pasti melihat amburadulnya pelaksanaan pemilu ini, tapi dia tidak bersuara,” kata Soenarko kepada awak media.

Soenarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024.

“KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Baca juga: Respons Kapolri Listyo Sigit Saat Tim Ganjar-Mahfud Mau Hadirkan Kapolda di MK, Usut Pemilu Curang

Soenarko lantas mengatakan, massa akan melakukan demonstrasi sampai aspirasi didengar.

Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilu sekaligus pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilainya banyak kecurangan.

“Kami datang ke mari untuk menyampaikan aspirasi,” kata Soenarko dalam orasi dari atas mobil komando.

Soenarko mengatakan, massa membawa empat tuntutan.

Tetapi, pada intinya, massa menyoroti pelaksanaan Pilpres 2024 yang ditemukan banyak kecurangan dan ketidakjujuran.

“Intinya pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai, sampai hari ini masih ditemukan banyak sekali kecurangan dan ketidakjujuran,” ujarnya.

Menurut dia, kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai sebelum pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Klaim TPN Ganjar-Mahfud dan TKN Prabowo-Gibran, Sama-sama Mengaku Jadi Korban Kecurangan Pemilu

“Kami tidak mau dipimpin kumpulan penipu dan perampok,” kata Soenarko.

Soenarko juga menyebutkan bahwa nepotisme terjadi secara terang-terangan di Indonesia.

Diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menjelang pengumuman pasangan presiden-wakil presiden terpilih, mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, Anies menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca juga: Terbongkar Langkah Politik Ganjar dan Anies Terbaru, Gugat ke MK hingga Saksi Tolak Hasil Pemilu

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com di artikel berjudul Ikut Aksi di KPU, Eks Danjen Kopassus Sebut Sudah Ketahui Kecurangan Pemilu Jauh Sebelum Digelar.