Berita Samarinda Terkini

Jasa Penukaran Uang Tidak Resmi Makin Marak Jelang Lebaran, BI Kaltim Minta Pemda untuk Ditertibkan

Jasa penukaran uang tidak resmi makin marak menjelang Lebaran, BI Kaltim meminta pemda untuk ditertibkan.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto mengatakan, pihaknya meminta bantuan pemerintah daerah untuk menertibkan jasa penukaran uang tak resmi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta bantuan pemerintah daerah (pemda) untuk menindaklanjuti penukaran uang tidak resmi.

Sebegaimana diiketahui, masyarakat biasanya membutuhkan uang pecahan kecil jelang Idul Fitri untuk dibagikan kepada sanak saudara. 

Dari tahun ke tahun, kebutuhan uang baru dijadikan bisnis oleh sebagian orang.

Mereka menawarkan jasa penukaran uang baru di pinggir jalan, terutama di Kota Samarinda.

Baca juga: BI Kaltim Siapkan Rp3,3 Triliun, Antisipasi Lonjakan Permintaan Uang Tunai di Tahun Baru

Biasanya mereka berjejer menawarkan pembeli sambil menunjukkan pecahan uang abru Rp 2.000 hingga Rp 100.000.

Melihat itu, BI mengimbau masyarakat tidak menukarkan uang pecahan di tempat tidak resmi tersebut. 

Sebab, ada potensi uang yang ditukarkan adalah palsu atau jumlahnya tidak tepat. 

"Terkait dengan upaya, kita meminimalisir adanya loket-loket Penukaran uang yang tidak resmi, yang di jalan-jalan itu, tentunya kami (meminta) Bu sekda dan satpol PP dari Pemkot Samarinda untuk penertiban oknum-oknum tadi," ungkap Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto saat ditemui TribunKaltim.co, Senin (18/3/2024)

Budhi mengungkapkan kekhawatirannya, bisa saja oknum penukar jasa uang baru tidak resmi itu tidak hanya menjual uang, tapi bisa menjual uang palsu dan lain sebagainya. 

Sementara loket-loket penukaran uang yang resmi dijamin keaslian uangnya, juga jumlahnya cukup dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di awal. 

"Selain itu juga, kita menginginkan meminimalisir peredaran uang palsu dan pemungutan biaya yang tidak dibenarkan pada masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Menakar Ekonomi di Tahun Politik, BI Kaltim: Net Outflow saat Pemilu 2024 Diprediksi Meningkat

Namun, karena kadangkala masyarakat ini mencari kemudahan, maka mereka tak masalah jika harus membayar.

"Tentunya hal ini tidak kita inginkan karena ada biaya dibebankan kepada masyarakat. Kegiatan Serambi Ramadhan ini juga menjadi momen bagi BI untuk terus mengajak dan mengedukasi masyarakat agar selalu bangga dan paham rupiah," terang Budhi. 

Cinta rupiah dengan cara merawat uang sebaik mungkin dan bangga kita memiliki uang sebagai simbol kedaulatan negara.

Jika paham dalam konteks menggunakan rupiah sebijak mungkin, secerdas mungkin kita belanja dengan sesuai kebutuhan, belanja produk dalam negeri, khususnya di UMK. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved