PDIP Belum Gulirkan Hak Angket, Pengamat Duga Megawati Ingin Merapat ke Prabowo Usai Jokowi Lengser

TRIBUNKALTIM.CO - Isu hak angket di DPR RI tampaknya layu sebelum berkembang.

Pasalnya, hingga saat ini, Ketua Umum PDIP Megawati sebagai partai penguasa di DPR belum secara tegas menyatakan hak angket.

Padahal, usulan hak angket mulanya disuarakan Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Sebelumnya, ganjar mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca juga: Terjawab Alasan Anies Baswedan Tak Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Beda dengan Surya Paloh

Baca juga: Gibran Ingin Rangkul Anies dan Ganjar ke Dalam Gerbong, Putra Jokowi: Iya Itu Kalau Mau Dirangkul

Sikap PDIP yang sampai saat ini belum mengajukan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu 2024 diduga karena masih berupaya menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pasca Presiden Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, sebenarnya saat ini PDI-P sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena pemilihan umum sudah selesai.

Akan tetapi, PDI-P yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi.

Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat buat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo.

Karena harusnya kan enggak ada masalah, tapi kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Baca juga: Refly Harun Terus Dorong Parlemen Jalanan, Ungkit APBN Rp 597 T yang Dipakai Jokowi di Masa Pilpres

Baca juga: Terjawab Alasan Refly Harun Sebut Sirekap Alat Bantu Kecurangan, Ungkit Pernyataan KPU Depok

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.