Pengamat Ekonomi Unmul Samarinda Singgung Realisasi E-Parking, Dishub Sebut Ada Banyak Faktor

Kalau memang mau terapkan e-parking ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakatnya juga yang harus terbiasa,” papar Manalu.

Baca juga: Pemkot Samarinda Bakal Bentuk Satgas Parkir untuk Awasi Jalannya E-Parking

Tepis Perbandingan PAD Samarinda dan Jakarta Tidak Relevan

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang bersumber dari retribusi perparkiran, sebelumnya memang sempat dibandingkan oleh Purwadi antara Samarinda dan Jakarta. Namun Manalu menegaskan bahwa perbandingan PAD antar kota dalam hal e-parking dinilai tak relevan.

"Kalau bicara soal PAD Samarinda dibandingkan dengan PAD Jakarta, itu tidak apple to apple. Jakarta yang luasnya seperti itu berbeda dengan luasan Kota Samarinda. Dan di Jakarta pun tidak melangsungkan e-parking tepi jalan. Itulah kendalanya kenapa e-parking selain di gedung parkir tidak bisa terwujud," tegas Manalu.

Sebab itulah, Manalu mengatakan bahwa pihak Dishub Samarinda akhirnya mengeluarkan kebijakan parkir berlangganan, dengan fokus untuk meminimalkan keberadaan jukir liar.

"Karena sudah merasa berlangganan parkir, masyarakat juga harus tegas dan berani untuk tidak memberi ke jukir. Kami juga ada satgas parkir, kalau masyarakat yang sudah berlangganan tapi masih dipungut, langsung lapor ke kami untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Baca juga: Dishub Samarinda Akan Modifikasi Pengelolaan E-Parking untuk Maksimalkan PAD

Faktor Lain yang Menyebabkan Jukir Liar

Manalu menjelaskan bahwa selain kurangnya lahan parkir dan kebiasaan masyarakat parkir di tepi jalan, faktor lain yang memicu munculnya jukir liar adalah budaya "memberi" di Samarinda.

"Masyarakat kita di Samarinda ini sosialnya tinggi, selama masyarakat masih memberikan maka ini tidak akan berhenti. Maka itu jika selama masyarakat tidak mau memberi kepada jukir maka itu sangat membantu sekali," ucap Manalu.

Meski terbilang sulit, namun ia memastikan bahwa pihaknya tak henti berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan parkir di Samarinda. Salah satunya dengan merumuskan pilihan moda transportasi angkutan umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Banyak yang harus dipertimbangkan dalam persoalan ini, dan itulah identifikasi yang kami lakukan,” sebutnya.

Bahkan di tahun ini, Manalu membeberkan bahwa Dishub Samarinda berencana untuk membuat kebijakan baru yang diperuntukkan kepada pemilik usaha yang tak memiliki ruang parkir.

"Rencananya tahun ini, jadi setiap pusat kegiatan ekonomi yang tidak memiliki ruang parkir maka kami kenakan biaya retribusi parkir kepada pemilik usaha, sehingga pemilik usaha sendiri yang akan menolak dan menghindari jukir," pungkas Manalu. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya