Anggaran untuk IKN Nusantara Tahun 2024 disebut akan Ditambah, Sri Mulyani tak Sebut Nominalnya

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut akan menambah anggaran untuk IKN Nusantara di tahun 2024 ini. 

Namun, Menkeu Sri Mulyani tidak menyebutkan berapa tambahan anggaran yang akan dipatok untuk IKN Nusantara tahun 2024 ini.

Selain anggaran untuk IKN Nusantara, Pemerintah juga berencana menambah anggaran untuk subsidi pupuk di tahun 2024 ini.

Pemerintah berencana menambah anggaran untuk membiayai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga subsidi pupuk pada tahun 2024.

Baca juga: Billy Mambrasar ke Kaltim Dukung Ketahanan Pangan di IKN Nusantara, Gaet Pemuda untuk Bertani

Baca juga: Pekerja Kepergok Bawa Minuman Keras ke Lokasi IKN Nusantara, Polisi Ciduk 2 Orang dan Sita 5 Botol

Baca juga: Dampak Nyata IKN Nusantara, Warga Punya KTP IKN Mudah Cari Kerja, Dapat Pelatihan dan Melek Digital

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tambahan anggaran tersebut akan berasal dari dana yang tersimpan di Bendahara Umum Negara (BUN).

Sri Mulyani menyebut, anggaran untuk kebutuhan IKN dan pupuk ini sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

 Kemudian, Kementerian Keuangan dalam hal ini menambahkan cadangan tambahan anggarannya di BUN.

“Itu ada pos yang masuk di pos cadangan, di pupuk itu karena waktu itu alokasi yang ditugaskan ke K/L kemudian kita tambahkan cadangannya di BUN.

IKN juga sama, sehingga yang dimasukkan ke prioritas,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, pekan lalu seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan, dana dalam BUN sifatnya hanya untuk prioritas saja. Ia juga menghimbau agar K/L bisa disiplin dalam menggunakan anggaran yang diberikan.

Kementerian Keuangan juga tidak bisa langsung menyetujui setiap usulan penambahan anggaran, karena memerlukan persetujuan langsung dari DPR RI.

Untuk diketahui, tambahan anggaran subsidi pupuk tahun ini direncanakan sebesar Rp 14 triliun, atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk subsidi.

Sehingga total alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp 40,68 triliun.

Tambahan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan kebutuhan subsidi pupuk di lapangan yakni mencapai 9,5 juta ton, berdasarkan data Kementerian Pertanian.

Baca juga: Usulan DPR tak Ikut Pindah ke IKN Nusantara Disorot, Ekonom: Investor dan Pelaku Usaha Juga Ragu

“Harga pupuk bahan baku meningkat sehingga dihitung kalau seandainya  ditingkatkan mendekati 9 juta ton memang membutuhkan anggaran tambahan Rp 14 triliun,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tambahan anggaran IKN, Sri Mulyani belum menjelaskan berapa tambahan anggaran yang akan diberikan.

Akan tetapi, sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun ini sebesar Rp 3,57 triliun.

Bambang menjelaskan, pada tahun 2024 OIKN akan mulai menerima gedung dan sejumlah infrastruktur garapan kementerian dan lembaga, untuk kemudian dikelola dan dipelihara.

Adapun usulan tambahan anggaran yang paling besar adalah di bidang sarana dan prasarana senilai Rp 2,17 triliun.

Sementara awalnya, pada tahun 2024 OIKN menerima kucuran anggaran sebesar Rp 434 miliar.

Baca juga: Pengamat Kritik 2 Proyek Milik Konglomerat Pendukung IKN Nusantara Jadi PSN, Apa Urgensinya?

“Alokasi anggarannya ada dua secara sederhana, yaitu program pengembangan kawasan strategis Rp 202 miliar, kemudian program dukungan manajemen Rp 231 miliar,” tutur Bambang.

Realisasi Anggaran IKN Nusantara hingga Februari 2024

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp 2,3 triliun hingga Februari 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi tersebut baru mencapai 5,8 persen dari pagu anggaran IKN tahun ini Rp 39,3 triliun.

Seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. Sri Mulyani merinci, dari realisasi tersebut digunakan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 400 miliar dari pagu Rp 36,4 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN ini utamanya dijalankan oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan kawasan Istana Negara, Kemenko dan berbagai gedung-gedung baru yang di bangun.

Baca juga: Jakarta dan IKN Nusantara Seperti Washington DC dengan New York, Segera Dapat Status Daerah Khusus

“Ada juga pembangunan tower untuk ASN, dan rumah tapak untuk menteri, Jalan tol IKN, jembatan, bandara VVIP, penataan penyempurnaan, bendungan, pengendalian banjir,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (26/3).

Sedangkan, untuk klaster non infrastruktur IKN sudah terealisasi sebesar Rp 1,9 triliun dari pagu Rp 2,9 triliun.

Ini di antaranya untuk perencanaan, promosi, hingga operasional OIKN.

Adapun pemerintah melalui APBN sejak 2022 hingga 2024 mengalokasikan anggaran Rp 71,8 triliun untuk pembangunan IKN.

Terdiri dari realisasi pada 2022 Rp 5,5 triliun, 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan 2024 dianggarkan 39,3 triliun.

Baca juga: Sah! Jakarta Tak Lagi DKI dan Punya Nama Baru, PKS Tolak RUU DKJ dan Sorot Kekurangan IKN Nusantara

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.