Di Sidang MK, Faisal Basri Bongkar 3 Menteri Paling Vulgar Politisasi Bansos Adalah Pemberian Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Timnas AMIN (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar) menghadirkan 12 saksi dan 7 ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Salah satunya adalah Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Di sidang MK, Faisal Basri menyorot pembagian bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye.

Faisal Basri juga membongkar 3 sosok Menteri yang paling vulgar memolitisi bansos tersebut adalah pemberian Jokowi.

Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Baca juga: Respons Ketua MK Buat Hotman Paris Ditertawakan di Sidang, Kubu 02 Cecar Saksi Ahli Timnas AMIN

Baca juga: Di Sidang MK, Ekonom UI Bongkar Suara Sesungguhnya Prabowo Tanpa Cawe-Cawe Jokowi dengan Bansosnya

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini lho yang ngasih, secara demonstratif, Airlangga Hartarto, misalnya, dan banyak menteri lagi lah."

"Tapi yang paling vulgar itu, ya, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," jelasnya, Senin, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Ia mencontohkan, di mana Airlangga pernah mengatakan bahwa bansos berasal dari sumbangan Jokowi.

Oleh sebab itu, masyarakat harus berterima kasih dengan cara memilih pasangan calon (paslon) yang didukung oleh presiden.

"Ini yang saya tunjukkan, misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan, 'Ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi'," tuturnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Zulhas, yang pernah meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena sudah diberikan bansos.

"Dikatakan juga Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa 'Silakan aja bikin sendiri Bu Risma'. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos," terang Faisal.

Baca juga: Di Sidang Mahkamah Konsitusi, Guru Besar Tegaskan Pencalonan Gibran Tak Sah, Pilpres Bakal Diulang?

Pada kesempatan ini, Faisal selaku ahli yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menerangkan bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024 merupakan bentuk penerapan politik gentong babi atau pork barrel di Indonesia.

Ini karena hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin.

"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," paparnya.

Sebagai informasi, kubu Anies-Muhaimin dalam gugatannya di MK menilai bansos merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Timnas AMIN Bawa 12 Saksi dan 7 Ahli

Tim hukum Timnas AMIN menyebut pihaknya akan membawa 19 orang yang terdiri dari 12 saksi dan 7 ahli dalam agenda lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di MK kali ini.

Adapun MK pada hari ini akan memeriksa para saksi dan ahli dari pemohon AMIN.

"(Sebanyak) 19 saksi dan ahli. Rencana tujuh ahli dan 12 saksi fakta," kata Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Ini Daftar 5 Bansos yang Cair April 2024, BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu, PKH hingga PIP

Ari berharap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, bisa dihadirkan ke sidang di MK tersebut.

"Kita harapkan mereka bisa dihadirkan," terang Ari.

Sidang beragendakan pembuktian pemohon itu telah dijadwalkan digelar pukul 08.00 WIB pagi tadi.

"Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon). Senin, 1 April 2024," dikutip dari situs resmi MKRI.

Persidangan digelar di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta.

Refly Harun Desak MK Hadirkan 4 Menteri

Kubu Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar menantang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan para menteri terkait pembagian bantuan sosial (bansos) jelang hari pemungutan suara.

Baca juga: Kubu Anies-Cak Imin di Atas Angin, Ahli Sebut Pencalonan Gibran Tidak Sah Saat Sidang Gugatan MK

Empat menteri yang diminta kubu Anies-Muhaimin untuk dihadirkan di ruang sidang MK, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Anggota Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Refly Harun menjelaskan, keterangan empat menteri tersebut penting untuk diketahui oleh semua pihak, bagaimana maksud dan tujuan disalurkannya bansos tersebut.

“Kehadiran empat menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil soal bagaimana pengelolaan dana bansos,” kata anggota Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin Refly Harun dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (29/3/2024).

Refly mengatakan, keterangan Menteri Keuangan dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan sosial.

Selanjutnya, Menteri Sosial dapat memberikan penjelasan mengenai distribusi bansos.

Sebab, Mensos Risma sempat mengaku tak banyak dilibatkan dalam distribusi bansos jelang hari pemungutan suara Pilpres 2024.

Sementara, Menteri Airlangga dan Mendag Zulkifli Hasan bisa dimintai keterangan atas pernyataan mereka beberapa waktu lalu yang mengaitkan bansos pemerintah dengan pribadi Jokowi.

“Jadi bansos dikaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikaitkan dengan Gibran (putra sulung Jokowi, cawapres nomor urut 2 pasangan capres Prabowo Subianto),“ ujar Refly.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Jabar 2024 Edisi Maret, Elektabilitas Bakal Cagub Terkuat Belum Dominan

Menurut Refly, permintaan pihaknya untuk menghadirkan empat menteri dalam persidangan di MK bergantung pada kesediaan Majelis Hakim.

Jika hakim merasa keterangan sejumlah saksi dan ahli dalam persidangan sudah cukup dijadikan dasar buat mengambil putusan, kecil kemungkinan para menteri dihadirkan dalam sidang. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Faisal Basri Sebut Airlangga, Bahlil, dan Zulhas Paling Vulgar Memolitisasi Bansos

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.