Pilpres 2024

Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

Bukan protes, Gerindra justru senang Mahkamah Konstitusi panggil 4 Menteri Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024 bahas soal bansos

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Briandena Silvania Sestiani
KOMPAS.COM/Rahel
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. Bukan protes, Gerindra justru senang Mahkamah Konstitusi panggil 4 Menteri Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024 bahas soal bansos 

TRIBUNKALTIM.CO - 4 Menteri di Pemerintaha Presiden Jokowi akan hadir di Mahkamah Konstitusi.

4 Menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Diketahui, saat ini Mahkamah Konstitusi menyindangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

Dalam sidang tersebut, aksi Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di masa kampanye disoal kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Tak Terima Aksi Walk Out BW, Yusril Bongkar Bambang Widjojanto Sandang Status Tersangka Seumur Hidup

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyambut baik dipanggilnya empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai, kehadiran empat menteri itu bakal menepis tuduhan-tuduhan yang selama ini disangkakan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi dengan hadirnya empat menteri itu, semua fitnah, semua hoaks, semua dusta, pasti akan terklarifikasi.

Akan terbantahkan dengan kehadiran empat menteri," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Ia menganggap, empat menteri kabinet Jokowi memang penting untuk dihadirkan dalam persidangan.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, keterangan yang diberikan empat menteri itu juga bakal menjawab satu per satu tuduhan pihak lawan dalam Pilpres 2024.

"Tentu kan kita penting menteri-menteri ini menghadirkan, memberikan keterangan supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 2.

Enggak ada kami memanfaatkan kementerian, memanfaatkan bansos, apa lagi?

Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres," tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.

Sebelumnya diberitakan, MK akhirnya memutuskan memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Senin (1/4/2024).

Ada pula satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada Jumat, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo lantas menyebutkan, pemanggilan keempat menteri bukan berarti MK mengakomodir permintaan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Baca juga: Guru Besar Unhas Ingatkan Risiko Jika MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Terjadi Kekosongan Presiden

Untuk diketahui, kedua pihak tersebut sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil.

Suhartoyo menjelaskan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

Jokowi Pastikan 4 Menterinya Hadir

Presiden Jokowi memastikan ke 4 Menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi, akan hadir.

Kepastian ini diungkapkan langsung Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

4 Menteri yang dipanggil memberi keterangan di MK adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Diketahui, saat ini MK menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Terbaru, menurut Jokowi, para menteri tersebut akan hadir karena diundang oleh MK.

"Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir hari Jumat," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Presiden kemudian ditanya apakah dia memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK.

Menurut Jokowi, para menteri nantinya akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri.

Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa.

Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujar Jokowi.

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari jumat, ya," katanya lagi.

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Puan Maharani Soal Oposisi/Koalisi, Cek Isi Obrolan Sama Ketua TKN Prabowo-Gibran

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) dalam pilpres yang juga disebut-sebut dalam sidang di MK, Jokowi menyatakan tidak mau memberikan komentar.

"Saya enggak mau komentari apa pun yang berkaitan dengan MK," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, MK akhirnya memutuskan memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat mendatang.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Senin (1/4/2024).

Ada pula satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada Jumat, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Suhartoyo lantas menyebutkan, pemanggilan keempat menteri bukan berarti MK mengakomodir permintaan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Untuk diketahui, kedua pihak tersebut sebelumnya meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Mahkamah.

Suhartoto menjelaskan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa.

Baca juga: Eddy Hiariej Tak Tinggal Diam Kasusnya di KPK Dibongkar Bambang Widjojanto di MK, BW Pilih WO

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim.

Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak.

Tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," ujar Suhartoyo. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Empat Menteri Jokowi Bakal Hadir di Sidang MK, Gerindra: Semua Fitnah terhadap Paslon 02 Bakal Terbantahkan"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved