Alur Sungai Berau Terus Alami Pendangkalan, KUPP Tanjung Redeb Jelaskan Sebab dan Akibatnya

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Alur pelayaran di Kabupaten Berau terus mengalami pendangkalan setiap tahunnya.

Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan atau KUPP Tanjung Redeh, Marsri mengatakan, pendangkalan tersebut apabila tidak bisa dikendalikan, akan menjadi ancaman serius ke depannya.

"Setiap tahun pendangkalan terjadi 30 cm. Dan ini, apabila tidak dilakukan pendalaman akan mengganggu alur pelayaran kita," katanya kepada Tribunkaltim.co, Senin (15/4/2024).

Baca juga: Air Sungai Segah Berau Dangkal Berdapak di Aktifitas Pelayaran

Menurutnya, salah satu faktor penyebab pendangkalan, diduga karena aktivitas pertambangan dan sektor perkebunan yang membuka hutan secara luas sehingga terjadi sedimentasi.

Adapun tindakan yang dilakukan, yakni memasang rambu penanda titik-titik di sepanjang alur pelayaran.

"Itu sudah kami lakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Berdasarkan data, setidaknya ada 12 titik lokasi dangkal di sepanjang alur sungai Berau yang berisiko. Bahkan, salah satu titiknya hanya setinggi 2,1 meter.

Lebih lanjut kata Marsri, 12 titik dangkal itu diantaranya, bawah Jembatan Gunung Tabur (LWS 10 meter), dermaga umum (LWS 13 meter), Rajanta (LWS 8 meter), Maluang (2,5 meter), Gurimbang (LWS 3 meter), kabel PLTU Lati (LWS 8 meter).

Baca juga: Bupati Sri Juniarsih Melarang PKL Berjualan di Depan Landmark Sungai Segah dan Berau

Kemudian, Kelapa-kelapa (LWS 2,7 meter), penyeberangan sokan (LWS 3 meter), Daeng Maru (2,7 meter), Lunsuran Naga (3,6 meter), Tenda biru (LWS 2,1 meter), dan tikungan Suaran (4,1 meter).

Ketika air surut, jalur tersebut kata dia sangat berisiko untuk dilalui. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat ada kapal yang tidak bisa berlayar ke pelabuhan karena kandas.

"Belum lama itu ada kapal 3 hari kandas karena alurnya terlalu dangkal. Terpaksa harus menunggu air pasang baru bisa melanjutkan pelayarannya," jelasnya.

Hal inilah yang dikhawatirkan dapat mengganggu suplay barang jika tidak segera dilakukan pengerukan atau pendalaman.

Adapun untuk proses pendalaman sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemkab Berau beserta stekholdernya bisa mengusulkan agar segera dilakukan pendalaman.

"Termasuk pihak swasta yang ada di Berau juga harapannya bisa berkontribusi. Karena, kalau kapal-kapal logistik terganggu pelayarannya, yang kena imbasnya tentu masyarakat Berau," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya