IKN Nusantara Sebenarnya untuk Siapa? Ini Kata Kandidat Calon Gubernur Pilgub Kaltim 2024 Mahyudin

TRIBUNKALTIM.CO - Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI yang juga salah satu kandidat Calon Gubernur di Pilgub Kaltim 2024 ternyata punya pandangan sendiri soal IKN Nusantara.

Sebagai informasi, nama Mahyudin kini juga masuk bursa kandidat calon Gubernur yang akan berlaga di Pilkada Kaltim 2024 mendatang.

Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini juga sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilgub Kaltim saat menghadiri Safari Ramadan, yang dipusatkan di Hotel Bumi Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kamis (4/4/2024)

Salah satu hal yang disorot Mahyudin adalah IKN Nusantara sebenarnya untuk siapa.

Baca juga: Penampakan 2 Hotel Bintang IKN Nusantara, Siap Beroperasi Agustus 2024, Sedia Tampung Ratusan Orang

Berikut tanggapan Mahyudin seperti dilansir Kompas.com.

Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diberi apresiasi yang tinggi.

Baru di masa Presiden Jokowi ini, rencana pemindahan ibu kota terwujud.

Setelah hanya menjadi wacana sejak era pemerintahan Bung Karno dahulu.

Sebenarnya, pemindahan ibu kota yang mulai dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, bisa dikatakan sudah agak terlambat.

Sudah banyak negara-negara lain di dunia yang terlebih dahulu memindahkan ibu kotanya demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Brasil, Australia, India, Pakistan, Nigeria, Jerman, Malaysia, Filipina, Miyanmar, dan sebagainya.

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu, setidaknya telah menemukan momentum yang tepat.

Seiring daya dukung DKI Jakarta yang dianggap sudah terlalu berat menanggung beban, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa.

Momentum transformasi

Pemindahan ibu kota juga bisa dianggap sebagai wujud transformasi pembangunan Indonesia, dari yang sebelumnya terkesan lebih dinikmati oleh Pulau Jawa (Jawa sentris).

Porsi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, dari tahun ke tahun selalu berkisar di angka 60 persen dari PDB Nasional, dengan 30 persen berasal dari Provinsi DKI Jakarta.