IKN Nusantara Sebenarnya untuk Siapa? Ini Kata Kandidat Calon Gubernur Pilgub Kaltim 2024 Mahyudin

Pada akhirnya, kita berharap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menjadi anugerah, bukan saja bagi Pulau Kalimantan, namun juga seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

Namun, selain dampak ekonomi dan transformasi pembangunan Indonesia, keberadaan IKN juga perlu memperhatikan sisi kearifan lokal serta kelestarian ekologi Kalimantan.

Dengan begitu, pembangunan IKN bukan semata-mata mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus dapat menghindari investasi yang merusak sisa hutan di Kalimantan dalam jangka panjang.

Apa guna kemajuan ekonomi, kalau hutan Borneo (heart of Borneo) tinggal menjadi histori atau kenangan bagi anak dan cucu belaka.

Tahap Pembangunan IKKN Nusantara

Adapun rincian penahapan pembangunan IKN, sebagai berikut:

Tahap I 2022-2024

- Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.

- Pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca juga: Spesifikasi Bandara VVIP IKN Nusantara, Juni hingga Juli 2024 Masuk Cek Fungsi Proses Sistematis

- Pemindahan ASN, TNI/Polri tahap awal.

- Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

Baca juga: Info CPNS 2024: Kemenkes Buka 1000 Formasi CPNS Tenaga Kesehatan di IKN Nusantara

Tahap II 2025-2029

- Fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan

- Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri serta perkantoran pemerintahan pusat

- Proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan

- Pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan

 - Pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

Tahap III 2030-2034

- Pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api akses Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan-KIPP IKN

- Pemindahan lanjutan personel TNI/Polri

- Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

- Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad 21

- Peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi

Tahap IV 2035-2039

Perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra

Tahap V 2040-2045

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari Kereta Api di IKN dan daerah mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN Mencapai net zero emission (NZE) dan 100 persen energi terbarukan

Pengembangan industri berkelanjutan Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing

Infrastruktur Dasar Tahap I

Danis menjelaskan, pembangunan infrastruktur dasar Tahap I seluruhnya ada sekitar 90 paket pekerjaan dengan nilai hampir Rp 71,8 triliun.

Infrastruktur dasar Tahap I mencakup ekosistem pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yakni kawasan istana presiden yang terdiri dari istana presiden, kantor presiden, lapangan upacara, kantor sekretariat presiden dan kantor sekretariat negara, serta Penataan Lanskap KIPP.

Kemudian ekosistem perkantoran yang mencakup Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4, Kantor PUPR Wing 1 dan 2, dan Kantor OIKN, Plaza Seremoni, Visitor Center, dan Gallery Center. 

Selanjutnya penataan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, penataan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Beranda Nusantara, Sarpras Pemerintahan 1B, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Tahap II.

Sedangkan ekosistem hunian yang ditargetkan tuntas pada tahun ini mencakup Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Rumah Susun ASN/TNI/Polri/BIN/Paspampres sebanyak 47 tower, dan Transit Oriented Development (TOD).

Berikutnya infrastruktur dasar terkait sumber daya air yang meliputi Bendungan Sepaku Semoi, Penataan dan Penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, Lanskap Intake Sepaku, Kolam Retensi Kawawan KIPP, Embung Mentawir, Lanskap Embung Mentawir, dan 14 embung mulai dari Embung A, hingga Embung S.

Lantas, Jaringan Transmisi Air Minum Paket 1, Jaringan Transmisi Air Minum Paket 2, IPA SPAM Sepaku, Jaringan Distribusi Utama (JDU), dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku, Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) 1, IPAL 2, IPAL 3, Jaringan Air Limbah 2, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 1. 

Tak luput, dibangun pula pengendali Banjir Sungai Sepaku, Pengendali Banjir Sungai Sanggai, Pengendali Banjir Sungai Seluang dan Tengin, dan Pengendali Banjir Sungai Pemaluan, Adapun infrastruktur dasar konektivitas yang mencakup jalan dan jembatan, meliputi Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Jalan Tol IKN Segmen 3A2 Karangjoang-KKT Kariangau, Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-Sp Tempadung, dan Jalan Tol Segmen 5A Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Selanjutnya Jalan Tol IKN Segmen 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Sp 1 B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.

Kemudian Jalan Feeder (Distrik), Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Jalan Akses Mentawir, Jalan Kerja Kawasan 1B dan 1C, Fender Jembatan Pulau Balang, dan Dermaga Logistik. 

Berikutnya Jalan Bebas Hambatan Segmen 6A Sp Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Outer Ring Road-Sp 3 ITCI, Jalan Bypass Pasar Sepaku, Jalan Akses Bandara VVIP.

Tak hanya itu, tengah disiapkan juga land development 1B, 1C, dan land development untuk penyiapan lahan KIPP Tahap II.

Danis mengharapkan, semua yang ditargetkan sesuai Perpres Nomor 63 tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, bertahap, terukur, dan menghasilkan pekerjaan tepat mutu, tepat biaya, tepat teknologi, dan tepat guna.

"Teman-teman semua dari Kementerian PUPR, penyedia jasa konstruksi baik BUMN maupun swasta, Tim Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, terus bekerja teras, mewujudkan pembangunan tahap I, ini dengan baik. Berbagai aspek kami jalankan dengan baik dan benar untuk masa depan Indonesia," tuntas Danis.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com, Kompas.com