IKN Nusantara Sebenarnya untuk Siapa? Ini Kata Kandidat Calon Gubernur Pilgub Kaltim 2024 Mahyudin

TRIBUNKALTIM.CO - Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI yang juga salah satu kandidat Calon Gubernur di Pilgub Kaltim 2024 ternyata punya pandangan sendiri soal IKN Nusantara.

Sebagai informasi, nama Mahyudin kini juga masuk bursa kandidat calon Gubernur yang akan berlaga di Pilkada Kaltim 2024 mendatang.

Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini juga sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilgub Kaltim saat menghadiri Safari Ramadan, yang dipusatkan di Hotel Bumi Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kamis (4/4/2024)

Salah satu hal yang disorot Mahyudin adalah IKN Nusantara sebenarnya untuk siapa.

Baca juga: Penampakan 2 Hotel Bintang IKN Nusantara, Siap Beroperasi Agustus 2024, Sedia Tampung Ratusan Orang

Berikut tanggapan Mahyudin seperti dilansir Kompas.com.

Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diberi apresiasi yang tinggi.

Baru di masa Presiden Jokowi ini, rencana pemindahan ibu kota terwujud.

Setelah hanya menjadi wacana sejak era pemerintahan Bung Karno dahulu.

Sebenarnya, pemindahan ibu kota yang mulai dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, bisa dikatakan sudah agak terlambat.

Sudah banyak negara-negara lain di dunia yang terlebih dahulu memindahkan ibu kotanya demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Brasil, Australia, India, Pakistan, Nigeria, Jerman, Malaysia, Filipina, Miyanmar, dan sebagainya.

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu, setidaknya telah menemukan momentum yang tepat.

Seiring daya dukung DKI Jakarta yang dianggap sudah terlalu berat menanggung beban, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa.

Momentum transformasi

Pemindahan ibu kota juga bisa dianggap sebagai wujud transformasi pembangunan Indonesia, dari yang sebelumnya terkesan lebih dinikmati oleh Pulau Jawa (Jawa sentris).

Porsi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa, dari tahun ke tahun selalu berkisar di angka 60 persen dari PDB Nasional, dengan 30 persen berasal dari Provinsi DKI Jakarta.

Maka, pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Sehingga karakter pembangunan nasional yang selama ini terkesan Jawa sentris atau Jakarta sentris, dapat segera diubah, menjadi Indonesia sentris.

Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan saja dilihat dari transformasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih merata, namun juga bisa dijadikan semacam contoh (showcase) kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini.

Baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi hijau (green economy), dan teknologi.

Selain juga peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta tata sosial yang toleran dan menjunjung etika publik.

Kita membayangkan, bahwa nantinya IKN di Kalimantan Timur akan menjelma sebagai kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global.

Sebuah kota yang mampu menjadi lokomotif baru untuk transformasi Indonesia menuju negara yang inovatif, dan berbasis pada teknologi dan green economy.

Kearifan lokal

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, bahwa gagasan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, bukan sebatas memindahkan secara fisik bangunan.

Bahwa menurut Presiden, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Pernyataan itu tentu saja mengingatkan kita pada prinsip pembangunan yang juga memperhatikan sisi kemanusiaan, yang tidak terkecuali bagi warga lokal.

Maka dalam pembangunan IKN, pemerintah diharapkan mampu memperhatikan beberapa sisi pembangunan yang lebih humanis dan tidak melulu pada pengejaran pembangunan fisik semata, antara lain: Pertama, mengakomodir partisipasi masyarakat lokal. Seperti kita ketahui, bahwa IKN bukan dibangun di wilayah yang tidak bertuan.

Di sekitar lahan IKN seluas 256,1 ribu hektar, telah didiami masyarakat adat sejak tahun 1963.

Pembangunan IKN tentu akan menimbulkan perpindahan dan penambahan penduduk, yang berpotensi menggerus masyarakat sekitar.

Maka, sudah seharusnya dalam proses pembangunan IKN, pemerintah mampu mengakomodir partisipasi masyarakat lokal.

Mereka pada akhirnya jangan menjadi kalangan yang tergusur dari gemerlapnya pembangunan IKN.

Warga lokal harus menjadi elemen penting dari keberadaan IKN, antara lain dengan proses pemberdayaan dan pengembangan kualitas SDM.

Hal ini penting demi mencapai harapan yang diinginkan Presiden Jokowi, bahwa pemindahan IKN bukan sekadar pemindahan bangunan gedung, namun pemindahan mindset pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Kedua, memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat.

Baca juga: Menguji Kereta Otonom di IKN Nusantara Usai Libur Lebaran Idul Fitri 2024

Kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat lokal, yang memengaruhi cara hidup secara turun temurun, harus terus dilestarikan dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ibu kota negara.

Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat, akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Sehingga pembangunan IKN tidak melupakan, bahkan tidak mencabut unsur kearifan lokal, adat, dan budaya yang sudah hidup di sana secara turun temurun.

Ketiga, perlu mengakomodir putra daerah di dalam Badan Otorita IKN.

Berbeda dengan Provinsi lain, IKN adalah wilayah yang berbentuk badan otorita, serta dipimpin oleh seorang kepala Badan Otorita.

Maka untuk mewujudkan pembangunan IKN yang mampu mengakomodir partisipasi lokal dan kearifan lokal, maka sudah sewajarnya Badan Otorita IKN dipimpin oleh putra daerah.

Kepala badan Otorita IKN, seharusnya bukan hanya sekadar cerdas dan punya keberanian menjalankan proyek infrastruktur dan administrasi pemerintahan.

Kepala otorita harus mempunyai kepekaan dan kemampuan dalam melihat potensi maupun kearifan lokal setempat.

Kepekaan itu sangat penting agar masyarakat serta pemangku kepentingan lain di Pulau Borneo dapat digerakkan mendorong akselerasi pembangunan IKN dan di wilayah Kalimantan pada umumnya.

Untuk itulah, putra daerah Kalimantan sangat layak diberikan kepercayaan memimpin IKN, karena relatif sudah lebih mengenal kekhasan wilayah.

Dan yang terpenting memiliki sensitifitas menjaga kelestarian ekologi Kalimantan, yang sejak dahulu merupakan bagian dari paru-paru dunia.

Pada akhirnya, kita berharap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menjadi anugerah, bukan saja bagi Pulau Kalimantan, namun juga seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

Namun, selain dampak ekonomi dan transformasi pembangunan Indonesia, keberadaan IKN juga perlu memperhatikan sisi kearifan lokal serta kelestarian ekologi Kalimantan.

Dengan begitu, pembangunan IKN bukan semata-mata mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus dapat menghindari investasi yang merusak sisa hutan di Kalimantan dalam jangka panjang.

Apa guna kemajuan ekonomi, kalau hutan Borneo (heart of Borneo) tinggal menjadi histori atau kenangan bagi anak dan cucu belaka.

Tahap Pembangunan IKKN Nusantara

Adapun rincian penahapan pembangunan IKN, sebagai berikut:

Tahap I 2022-2024

- Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.

- Pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca juga: Spesifikasi Bandara VVIP IKN Nusantara, Juni hingga Juli 2024 Masuk Cek Fungsi Proses Sistematis

- Pemindahan ASN, TNI/Polri tahap awal.

- Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

Baca juga: Info CPNS 2024: Kemenkes Buka 1000 Formasi CPNS Tenaga Kesehatan di IKN Nusantara

Tahap II 2025-2029

- Fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan

- Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri serta perkantoran pemerintahan pusat

- Proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan

- Pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan

 - Pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

Tahap III 2030-2034

- Pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api akses Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan-KIPP IKN

- Pemindahan lanjutan personel TNI/Polri

- Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

- Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad 21

- Peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi

Tahap IV 2035-2039

Perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra

Tahap V 2040-2045

Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari Kereta Api di IKN dan daerah mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN Mencapai net zero emission (NZE) dan 100 persen energi terbarukan

Pengembangan industri berkelanjutan Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing

Infrastruktur Dasar Tahap I

Danis menjelaskan, pembangunan infrastruktur dasar Tahap I seluruhnya ada sekitar 90 paket pekerjaan dengan nilai hampir Rp 71,8 triliun.

Infrastruktur dasar Tahap I mencakup ekosistem pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yakni kawasan istana presiden yang terdiri dari istana presiden, kantor presiden, lapangan upacara, kantor sekretariat presiden dan kantor sekretariat negara, serta Penataan Lanskap KIPP.

Kemudian ekosistem perkantoran yang mencakup Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4, Kantor PUPR Wing 1 dan 2, dan Kantor OIKN, Plaza Seremoni, Visitor Center, dan Gallery Center. 

Selanjutnya penataan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, penataan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Beranda Nusantara, Sarpras Pemerintahan 1B, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Tahap II.

Sedangkan ekosistem hunian yang ditargetkan tuntas pada tahun ini mencakup Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Rumah Susun ASN/TNI/Polri/BIN/Paspampres sebanyak 47 tower, dan Transit Oriented Development (TOD).

Berikutnya infrastruktur dasar terkait sumber daya air yang meliputi Bendungan Sepaku Semoi, Penataan dan Penyempurnaan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, Lanskap Intake Sepaku, Kolam Retensi Kawawan KIPP, Embung Mentawir, Lanskap Embung Mentawir, dan 14 embung mulai dari Embung A, hingga Embung S.

Lantas, Jaringan Transmisi Air Minum Paket 1, Jaringan Transmisi Air Minum Paket 2, IPA SPAM Sepaku, Jaringan Distribusi Utama (JDU), dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku, Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) 1, IPAL 2, IPAL 3, Jaringan Air Limbah 2, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 1. 

Tak luput, dibangun pula pengendali Banjir Sungai Sepaku, Pengendali Banjir Sungai Sanggai, Pengendali Banjir Sungai Seluang dan Tengin, dan Pengendali Banjir Sungai Pemaluan, Adapun infrastruktur dasar konektivitas yang mencakup jalan dan jembatan, meliputi Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Jalan Tol IKN Segmen 3A2 Karangjoang-KKT Kariangau, Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-Sp Tempadung, dan Jalan Tol Segmen 5A Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Selanjutnya Jalan Tol IKN Segmen 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Sp 1 B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.

Kemudian Jalan Feeder (Distrik), Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Jalan Akses Mentawir, Jalan Kerja Kawasan 1B dan 1C, Fender Jembatan Pulau Balang, dan Dermaga Logistik. 

Berikutnya Jalan Bebas Hambatan Segmen 6A Sp Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Outer Ring Road-Sp 3 ITCI, Jalan Bypass Pasar Sepaku, Jalan Akses Bandara VVIP.

Tak hanya itu, tengah disiapkan juga land development 1B, 1C, dan land development untuk penyiapan lahan KIPP Tahap II.

Danis mengharapkan, semua yang ditargetkan sesuai Perpres Nomor 63 tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, bertahap, terukur, dan menghasilkan pekerjaan tepat mutu, tepat biaya, tepat teknologi, dan tepat guna.

"Teman-teman semua dari Kementerian PUPR, penyedia jasa konstruksi baik BUMN maupun swasta, Tim Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, terus bekerja teras, mewujudkan pembangunan tahap I, ini dengan baik. Berbagai aspek kami jalankan dengan baik dan benar untuk masa depan Indonesia," tuntas Danis.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com, Kompas.com