Pilkada Serentak 2024 Diundur? Ini Hasil Putusan MK atas Gugatan Walikota Bontang dan Bupati Nunukan

Oleh karena itu, mereka meminta supaya pilkada untuk 270 daerah itu baru digelar pada Desember 2025.

Sementara itu, pilkada yang bakal dihelat pada 2024, mereka minta khusus diperuntukkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis pada 2022-2023.

Adapun 13 orang kepala daerah yang terdaftar di dalam gugatan ini, yaitu:

- Al Haris (Gubernur Jambi);

- Mahyedi (Gubernur Sumatera Barat);

- Agus Istiqlal (Bupati Pesisir Barat);

- Simon Nahak (Bupati Malaka);

- Arif Sugiyanto (Bupati Kebumen); 

- Sanusi (Bupati Malang).

- Asmin Laura (Bupati Nunukan);

Baca juga: Beda Respons Gibran dan Anies Soal Amicus Curiae Megawati Jelang Putusan MK Sengketa Pilpres 2024

- Sukiman (Bupati Rokan Hulu);

- Moh. Ramdhan Pomanto (Walikota Makassar);

- Basri Rase (Walikota Bontang);

- Erman Safar (Walikota Bukittinggi);

- Rusdy Mastura (Gubernur Sulawesi Tengah); dan