Berita Paser Terkini

Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Bupati Paser Tahun 2023 Digelar, DPRD Paser Beri Catatan Khusus

Rapat paripurna penyampaian LKPj bupati Paser tahun 2023 digelar, DPRD Paser beri catatan khusus.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Syaifullah Ibrahim
Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi saat memimpin rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPj bupati Paser tahun anggaran 2023 yang berlangsung di Ruang Baling Seloloi Sekretariat DPRD Paser, Senin (22/4/2024). 

Sambung Basri, DPRD Paser pun memberikan apresiasi terkait capaian kinerja tersebut. 

"Cuman kami menganggap potensi penerimaan pajak reklame masih belum cukup besar, sehingga kami menekankan Pemkab Paser untuk melaksanakan strategi, yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan terkait pajak reklame," urai Basri. 

Hal lainnya, dengan belum tercapainya target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2023, realisasi hanya mencapai 1,38 persen dari target sebesar 2,32 persen. 

"DPRD Paser menekankan agar Pemkab Paser dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser," imbuhnya. 

Selanjutnya dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Paser, DPRD Paser meminta 0emkab untuk melakukan kolaborasi pembiayaan melalui public private partnership (PPP). 

"Sehingga memungkinkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur," ungkapnya. 

Selain itu juga berkaitan tema RKPD sebagai tematik pembangunan tahunan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Baca juga: DPRD Paser Percepat Pembahasan LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2023 

DPRD Paser menekankan kepada pemkab agar seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dipilih. 

"Dengan menyesuaikan tema pembangunan pada dokumen RKPD agar target dan indikator capaian pembangunan sesuai target yang ditetapkan," ungkapnya. 

Dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, sambung Basri, dapat memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasinya. 

Tentunya dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga adanya keseimbangan. 

"Untuk ke depannya dalam penyusunan dokumen LKPj, kami minta agar Pemkab Paser dapat memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya," tutup Basri. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved