Musrenbang RPJPD Digelar, Bupati Mahulu Harap Seluruh Pihak Tingkatkan Keselarasan Arah Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Bapenlitbangda Mahulu, Selasa (23/4/2024). 

Kegiatan ini digelar sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 sebagai salah satu tahapan dalam proses RPJPD Mahulu tahun 2025-2045.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh diwakili Wakil Bupati Yohanes Avun yang ikut secara daring didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanyeq, Perencana Muda Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hanz Budi Setiawan.

Secara offline, kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stefanus Madang didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Drg. Agustinus Teguh Santoso, dan Sekretaris Bappelitbangda Fransiskus Hului.

Baca juga: Atasi Kemiskinan, Pemkab Mahulu Beri Bantuan Hingga Rp 150 Juta untuk Setiap Kecamatan

Turut hadir sebagai pemateri Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, Tenaga Ahli Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yanse Kardias; akademisi/ dosen Christian Oesterheld, beserta Kepala BPS Mahakam Ulu Muhammad Fauzi. 

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh yang diwakili Wakil Bupati Yohanes Avun mengatakan, pembahasan RPJPD Mahulu sudah dibahas sejak tahun 2023.

Mulai dari evaluasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

"Kemudian melaksanakan forum diskusi penyusunan rancangan awal terkait RPJPD 2025-2045. Hari ini, Pemkab Mahulu berhasil melaksanakan Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045," katanya, Selasa (23/4/2024).

Ia berharap, semua pihak bisa memperhatikan isu-isu terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, kewilayahan, energi, geografi, geogenetik dan infrastruktur.

Dalam RPJPD ini dibahas soal analisis gambaran umum pembangunan daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penalaran dokumen pembangunan lainnya, rumusan visi dan misi daerah, rumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, serta lingkungan hidup yang strategis. 

"Berharap seluruh pihak bisa meningkatkan keselarasan arah pembangunan daerah dengan pembangunan nasional untuk jangka panjang 20 tahun ke depan," harapnya.

Baca juga: Pemkab Mahulu Minta Dinsos Pemuktahiran Data untuk DTKS

Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu,  Stephanus Madang menambahkan, Musrenbang RPJPD kali ini bersifat rancangan.

Maka dari itu, perlu tahapan yang berkelanjutan yang harus dilalui pemda setempat sambil mengikuti perkembangan RPJPD Pemprov Kaltim.

"Karena kita tidak bisa melewati provinsi, provinsi dulu baru kabupaten. Nah, tentunya forum penting dalam pertemuan ini adalah untuk mengembangkan rumusan-rumusan untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara bertahap," imbuhnya.

"Mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga dan ke empat yang akan di keluarkan arah kebijakannya dan di break down di setiap RPJMD masa periode kepala daerah terpilih," jelasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.