Heru Budi Ungkap Keuntungan Jakarta Saat Pemerintah Pindah ke IKN Nusantara di Kaltim, Gedung Kosong

TRIBUNKALTIM.CO - Pusat Pemerintahan Indonesia segera berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

17 Agustus ini, Pemerintah akan menggelar upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Presiden yang baru di IKN.

Di sisi lain, pindahnya Ibu Kota ke IKN akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Jakarta.

Diketahui, setelah tak menyandang status Daerah Khusus Ibukota atau DKI, Jakarta kini menyandang status sebagai Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Baca juga: Cegah Penyebaran Malaria di IKN Nusantara Kaltim, Warga Diberi Kelambu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, bakal ada banyak gedung-gedung yang tidak lagi dipakai, ketika aktivitas pemerintahan sepenuhnya pindah ke Ibu Kota Nusantara.

Gedung-gedung bekas kantor pemerintahan yang tidak lagi dipakai itu, bisa dimanfaatkan untuk keperluan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Setelah Pemerintahan pindah sepenuhnya ke IKN, akan terdapat banyak idle asset ex-gedung pemerintah di Jakarta yang dapat dimanfaatkan,” ujar Heru Budi dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024).

Dengan begitu, kata Heru Budi, Jakarta memiliki kesempatan untuk membenahi tata kota yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah DKJ juga lebih leluasa untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit atau TOD.

“Jakarta akan memiliki kesempatan untuk membenahi diri dari sisi desain perkotaan.

Salah satunya, pengembangan proyek-proyek TOD di tengah kota melalui MRT Jakarta,” ungkap Heru.

Heru berpandangan, pengembangan kawasan TOD perlu dilakukan karena Jakarta akan menjadi kota global, seiring dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Pembangunan dari segi infrastruktur, transportasi, dan urban development dilakukan untuk mempersiapkan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi pascapemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara,” pungkas Heru.

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi UU, Kamis (28/3/2024).

Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: AHY Tegaskan tak akan Terbtkan Sertifikat Hak Pakai Lahan di IKN Kaltim yang Belum Clean and Clear

Dengan begitu, Jakarta sebentar lagi resmi menyandang status baru sebagai daerah khusus, bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Nantinya, Jakarta memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan pemerintahan, sebagai wilayah pusat perekonomian sekaligus kota global.

Sementara itu, Ibu Kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam UU DKJ, terdapat juga turan untuk membentuk kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Cianjur.

3 Menteri Pindah Rumah ke IKN

Menteri PUPR, Menkes, dan Menhub bakal pindah ke IKN di Kaltim pada Juli 2024, tunggu air bersih masuk Ibu Kota Nusantara.

3 menteri dipastikan pindah lebih dulu ke IKN di Kaltim sebelum para menteri lainnya.

Ketiga menteri tersebut adalah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 bersama dengan dua menteri lainnya.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan di Daerah Penyangga IKN, GAPKI Gelar Seminar Implementasi PSR Padi Gogo

Kedua menteri yang akan segera pindah ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ketika ditanya awak media terkait waktu kepindahan menteri lainnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Basuki mengaku belum mengetahuinya.

"Kalau rencananya Menhub Menkes. Beliau ingin (pindah) bareng, Menkeu belum mungkin, enggak tau ya," kata Basuki usai menghadiri acara Halal Bihalal Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut ia bilang, saat ini dirinya masih menunggu jaringan air minum di IKN sebelum pindah ke kawasan tersebut.

Basuki menyebutkan aliran air tersebut diprediksi bakal masuk ke IKN pada Juni mendatang.

"Jadi cuman nunggu airnya belum masuk, jadi Juni, masuk jadi Juli," katanya.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun dua instalasi pengolahan air minum (IPA) untuk memasok air minum ke IKN.

IPA pertama merupakan infrastruktur intake Sungai Sepaku berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN.

Baca juga: Terlibat Penyalahgunaan Narkotika, 6 Pekerja Konstruksi IKN Diamankan Polres PPU

Sementara IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300 hingga 350 liter per detik dengan sumber dana dari hibah Pemerintah Korea Selatan.

Menteri Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN Nusantara aman, sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia tersebut.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk berkantor di IKN Nusantara setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi mulai Juli 2024.

Skema pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara

Pemindahan tahap awal ke kawasan IKN Nusantara direncanakan berlangsung mulai 2022-2024.

Rencana pembangunan dan pemindahan dilakukan bertahap hingga mencapai target kota dunia untuk semua pada 2045.

Gambaran pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara

Tahap I 2022-2024

- Pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas

- Jumlah penduduk sekitar 260.000 orang

- Presiden Republik Indonesia akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024

- Target 2024: Pembangunan ekosistem utuh di kawasan seluas 1.000 hektar berupa area pemerintahan lengkap dengan fasilitas pendukung. 

Baca juga: DI IKN Nusantara Kaltim, Ada 440 Spesies Terancam Punah, Masuk Daftar Merah IUCN, Strategi OIKN

Tahap II 2025-2029

- Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, serta pengembangan kawasan riset dan talenta.

Tahap III 2030-2034

- Pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Tahap IV 2035-2039

- Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota (Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan) untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Tahap V 2040-2045

- Mengokohkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua" Jumlah penduduk kurang dari dua juta, sekitar 1.911.000 orang. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.