Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Pemda 2023, Jadi Tantangan Balikpapan Pertahankan Nilai Terbaik

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Untuk diketahui, Balikpapan telah berhasil meraih opini WTP sejak tahun 2013 secara berturut-turut hingga tahun 2024 ini.

Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina mengatakan, opini BPK ini merupakan pernyataan atau pendapat profesional.

Merupakan hasil pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Silvi menerangkan, opini BPK tersebut diberikan berdasarkan beberapa kriteria. Antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Baca juga: 10 Kabupaten dan Kota Terima Predikat WTP, Ini Kata Kepala BPK Kaltim

Baca juga: Menuju Akhir Jabatan, FX Yapan Kembali Persembahkan Predikat WTP untuk Kutai Barat

"WTP adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia," ulasnya, Sabtu (4/5/2024).

Ia melanjutkan, opini ini akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti dalam rekomendasi BPK.

"Sampai 2023 Balikpapan tertinggi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD. Terakhir Balikpapan mencapai 96,31 persen," ungkap Silvi.

Pihaknya mengakui, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balikpapan untuk mempertahankan perolehan tersebut agar tidak turun.

Baca juga: Pengamat UMKM Balikpapan Sebut Produk Sari Eco Miliki Kemasan Menarik

"Bagaimana caranya agar Balikpapan bisa mempertahankan nomor satu. Terkait ini penyelesaiannya nanti di bulan Desember. Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan rekomendasi," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya