Bangun 7 Trayek Angkutan Umum di Samarinda Kaltim, Rencana Terkoneksi ke Teras hingga Citra Niaga

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Perhubungan Samarinda telah memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam pengadaan angkutan umum massal di Kota Samarinda, yakni sekitar Rp 110 miliar untuk 7 trayek dan 6 veeder.

Demikian dibeberkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu kepada TribunKaltim.co di Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin (6/5/2024) siang. 

Pihaknya sudah mengajukan terkait usulan anggaran untuk pengadaan transportasi umum di Kota Samarinda. 

“Sudah kami ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena perlu anggaran besar," ujar Manalu.

Baca juga: Segera Hadir Bus Listrik di IKN Nusantara Kaltim, Menjelang 17 Agustus akan Dipersiapkan

"Tapi kami usulkan dua atau empat trayek dulu, paling tidak anggarannya butuh sekitar Rp 50 miliar,” sebut Manalu.

Sebab itu, Manalu menjelaskan bahwa berbagai informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari studi banding ini akan diadopsi dalam merumuskan kebijakan untuk strategi pengembangan angkutan massal tersebut di Kota Samarinda.

Diakuinya tak mudah lantaran jarak antar trayek di Kota Samarinda tak serupa dengan Kota Banda Aceh.

Meski di sana kotanya lebih kecil dibanding Kota Samarinda, tapi jalur transportasi massalnya sudah terkoneksi dengan jalur sepeda.

Baca juga: Sejak Diresmikan Jokowi, Pemudik dari Terminal Tipe A Samarinda Seberang Meningkat, Sediakan 20 CCTV

"Tapi kalau kita nanti bisa kita koneksikan dengan Teras Samarinda dan Citra Niaga biar lebih bagus," pungkasnya.

Populasi Naik Pesat

Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur membuat kota-kota penyangga seperti Kota Samarinda, harus bersiap untuk berbenah.

Kenaikan populasi yang pesat menjadi salah satu konsekuensi yang perlu diantisipasi dan dihadapi.

Sebab itu, sejak tahun lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah siap menyambut era baru mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan efisien dengan rencana pengadaan angkutan umum massal yakni Bus Rapid Transit (BRT).

Mengingat kemacetan yang kerap terjadi, polusi udara yang meningkat, dan keterbatasan pilihan transportasi publik menjadi beberapa alasan utama di balik rencana ambisius ini.

Baca juga: Setahun Beroperasi, Terminal Tipe A Samarinda Seberang Akan Segera Diresmikan

Melalui serangkaian studi banding ke beberapa kota di Indonesia, Dishub Samarinda mempelajari berbagai sistem dan model angkutan massal yang telah diterapkan dengan sukses.

Mulai dari menyambangi Kota Jakarta, Banjarmasin, hingga salah satu yang akan dicontoh pihaknya adalah keberhasilan penerapan angkutan umum massal di Kota Banda Aceh.

Sejak tahun 2017, sebanyak 25 bus yang diterima oleh pemerintah pusat telah berhasil dijalankan oleh pemerintah daerah Banda Aceh melalui pihak ketiga hingga mendapat penghargaan.

Tidak heran jika Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melirik keberhasilan ini.

Dia katakan, memang tidak hanya pemerintah Aceh saja. Namun menurut informasi semua bus yang pernah didapatkan dari pemerintah pusat, yang paling bagus pengadaan dan pengelolaannya adalah dari Aceh.

Baca juga: H+1 Lebaran, Terminal Tipe A Samarinda Seberang Berangkatkan 6 Armada Bus

"Makanya kita belajar dari sana,” ungkapnya pada TribunKaltim pada Senin (6/5/2024) di Samarinda.

Dipaparkannya lagi, pemerintah Banda Aceh pun menerapkan sistem skema membeli layanan atau buy the service.

Dan pihak Dishub di sana hanya sebagai pengawas. Mereka tidak murni menjadi operator, karena tidak lumrah.

"Sebab sebagai regulator, sebagai pengawas saja bagaimana pelayanannya," jelas Manalu.

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya