Berita Samarinda Terkini
Jadi Kendala Penerapan Zonasi PPDB, DPRD Samarinda Soroti Jumlah Sekolah yang Minim
Jadi kendala penerapan zonasi PPDB, DPRD Samarinda soroti jumlah sekolah yang minim.
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pihak legisltif menyoroti masih kurangnya jumlah sekolah di Kota Samarinda.
Kurangnya jumlah sekolah tersebut menjadi kendala dalam penerapan zonasi pendidikan.
Demikian yang disampaikan anggota pansus DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor saar rapat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Selasa (7/5/2024) hari ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda mengungkapkan, kekukarangan jumlah sekolah itu terjadi di beberapa kawasan, salah satunya Kecamatan Sungai Pinang di mana wilayah ini tidak memiliki SMP.
Baca juga: Lengkap Daftar Nama Anggota DPRD Samarinda 2024-2029, Pemilik Jatah Kursi Ketua dan Wakil
Tidak adanya SMP di wiayah tersebut menyebabkan warga harus menyekolahkan anaknya di luar zonasi.
"Contohnya di Jalan Ahmad Yani, di sana itu tidak ada sama sekali bangunan SMP-nya," jelas Sopian.
Untuk itu, Sopian Noor mendorong Pemkot Samarinda untuk berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Ada sedikit permasalahan mengenai administrasi bahwa ada sekolah-sekolah SMA yang dinaungi oleh Disdik provinsi tapi lahannya pakai lahan pemkot, bagaimana komunikasinya agar kita bisa mendirikan bangunan sekolah SMP," ujar Sopian.
Di samping itu, 20 persen dari APBD telah dialokasikan untuk bidang pendidikan.
Baca juga: 20 Wajah Baru DPRD Samarinda Hasil Pileg 2024, Golkar, Gerindra dan NasDem Penyumbang Terbanyak
Meski demikian, Sopian menilai bahwa porsi anggaran yang disediakan masih belum menjangkau kebutuhan yang ada.
“Mandatorinya memang 20 persen, tapi masih kurang karena itu termasuk pembiayaan gaji pegawai,” sebutnya.
Oleh karenanya, politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mendorong Pemkot Samarinda agar dapat melakukan pemenuhan peningkatan fasilitas pendidikan.
“Makanya masih ada yang bermasalah dengan zonasi, karena yang ada saat ini memang masih kurang,” pungkasnya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.