Sisi Lain IKN Nusantara di Kaltim: Ancaman Gempa, Banjir hingga Potensi Konflik di Masyarakat

"Ibu kota yang hijau. Tidak banjir dan tidak macet," kata Jokowi.

Kenyataannya, sebelum pembangunan ibu kota baru selesai, banjir sudah melanda Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada 18 Desember 2021, sekurangnya 101 rumah di dua desa dan 1 kelurahan diterjang banjir.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara Nurlaila menjelaskan, banjir berlangsung sejak 17 Desember 2021.

"Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14.00 WITA yang bersamaan dengan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 WITA," kata Nurlaila, dikutip dari Antara.

Nurlaila menyalahkan banjir pada hujan dan pasang air laut. Ia mengatakan, air sungai meluap sehingga berdampak pada naiknya tinggi muka air dan masuk ke rumah warga.

Luapan air sungai terutama berdampak pada warga yang bermukim di dekat bantaran sungai atau dekat saluran air yang meluap.

"Seperti di Kelurahan Sepaku terdapat jembatan penghubung antara RT 07 dan RT 04 mengalami longsor sebagian, sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu," ujar Nurlaila.

Namun, sejak 2019, Walhi, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Trend Asia telah menyoroti ancaman berbagai bencana di lokasi calon ibu kota.

Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia Widjo Kongko mengatakan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara rentan menghadapi tsunami dan gempa.

Hal ini akibat Smong Megathrust Sulawesi Utara yang dapat mengundang tsunami kecil-sedang. Selain itu, smong nontektonik juga dapat menyebabkan longsor di lokasi ibu kota baru.

“Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan,” kata Widjo Kongko, dilansir dari laporan “Ibu Kota Baru untuk Siapa?”.

Banjir juga bukan hal aneh di lokasi calon ibu kota negara. Menurut Walhi, telah terjadi penggundulan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat pertambangan.

Analisis FWI pada 2018 juga menyatakan Indeks Bahaya Banjir mencapai 0,75 dan Indeks Kerentanan Banjir di pesisir Kalimantan Timur di kisaran 0,25-0,75.

Itu artinya, sebagian besar hulu Teluk Balikpapan, termasuk di lokasi calon ibu kota negara berada dalam zona bahaya banjir.

Sebab itu, Walhi mewanti-wanti agar pembangunan tidak dilakukan di atas ekosistem mangrove yang mampu menahan banjir dan gelombang pasang.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyangkal lokasi ibu kota baru rawan banjir.

"Yang banjir itu nggak ada. Memang ada, tapi beda lokasi. Di Penajam Paser Utara, tapi bukan di IKN," kata Rudy pada 24 Februari 2020.

"Kami sudah tahu mana yang banjir, 100 tahun pun kita sudah hitung. Kita sudah identifikasi calon-calon lokasi potensial itu semua aman. Kita pakai multi kriteria analisis," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul IKN Nusantara Pindah ke Kaltim Belum Bebas dari Gempa, Ada Patahan Sesar Maratua dan Mangkalihat, Kompas.com