Alasan KPK Bakal Monitor Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Diberitakan, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon residen dan wakil presiden (capres-cawapres) terpilih dari Pilpres 2024, kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah memasukkan program makan siang gratis dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Bahkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Bendahara Negara sudah membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025.

Hal itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna dengan mengundang semua menteri dan dipimpin Presiden Jokowi di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024 lalu.

Mendapat pertanyaan program makan gratis Prabowo dari pihak DPR RI, Sri Mulyani menyebut dirinya tidak bermaksud untuk menghindar.

Dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan itu karena program itu belum masuk ke dalam APBN 2024.

"Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian tentang makan siang gratis.

Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. 

Baca juga: Usulan Airlangga Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Ditolak Perhimpunan Guru dan Fraksi PKS

Di 2023 kan belum bapak, eh 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru," katanya.

Sri Mulyani pun mengatakan nantinya program itu bakal dimasukkan ke dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah program itu dibahas secara rinci mengenai perbelanjaannya.

"Waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak, karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja kementerian/lembaga, postur saja kan masih dalam bentuk range pak.

Itu pun masih pembahasan sangat awal," ucapnya.

Ia pun mengingatkan, tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan.

Ia menerangkan perencanaan APBN transisi harus memenuhi etika pemerintahan.

"Kami akan membantu untuk men-design APBN transisi itu dengan etikanya.