Khofifah Beber Usulan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) Khofifah Indar Parawansa mengungkap usulan pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi di Kabinet Prabowo-Gibran.

Usulan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi di Kabinet Prabowo-Gibran ini muncul dalam diskusi bersama para guru besar di Universitas Airlangga, Selasa (14/5/2024).

Usai diskusi, Khofifah pun menjelaskan alasan di balik usulan tersebut. 

Usulan adanya Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi ini mengemuka dalam diskusi bersama para guru besar di Universitas Airlangga, sebelum dimulainya diskusi kebangsaan 'Gagasan Unair Menuju Indonesia Maju 2034' di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Akhirnya Luhut Jelaskan Langsung Soal Sosok Toxic di Kabinet Prabowo Nanti, Singgung Track Record

Baca juga: Di Tengah Isu Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah Gemuk, DPR Bahas Revisi UU Kementerian, Respons Baleg

Baca juga: Update Kabinet Prabowo-Gibran, Sederet Pasal Krusial UU 39/2008, Ada Soal Larangan Rangkap Jabatan

"Sehingga bisa menjadi institusi tersendiri artinya mungkin ada kementerian secara khusus yang akan menangani pendidikan tinggi, teknologi, dan inovasi.

Ini bagian strategis karena memang kalau dilihat dari global inovation indeks kita, global talent kompetitivenes kita ini memang harus didorong," kata Khofifah ditemui usai acara, Selasa.

Ia mengatakan indeks kompetitif global bagi Indonesia bisa mendapat ruang lebih, salah satunya lewat adanya institusi atau kementerian yang berfokus pada persoalan tersebut.

Nantinya institusi atau kementerian ini bisa beriringan dengan kementerian terkait untuk menguatkan prioritas yang ditargetkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Jadi masing-masing kementerian pun akan menjadi bagian dari penguat dari prioritas yang akan ditargetkan oleh presiden terpilih kira-kira begitu," katanya.

Dalam diskusi bersama para guru besar tadi, mantan Gubernur Jawa Timur ini menyatakan perlunya percepatan menuju Indonesia Emas 2045 lewat Indonesia Maju 2034.

Target ini lanjutnya, guna mencapai Indonesia Maju 2034 perlu ada akselerasi pada beberapa sektor.

Salah satunya adalah sektor pendidikan dengan pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi.

"Untuk melakukan percepatan Indonesia Maju dari Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju 2034 ini perlu akselerasi beberapa sektor. 

Nah proses-proses akseleratif itu dilakukan dengan berbagai afirmasi dan itu antara lain untuk kementerian ya, beliau tadi merekomendasikan jadi Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi, tapi kembali bahwa ini adalah prerogatif presiden," ucap dia.

Baca juga: Ramai Kabar Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Pengamat: Dampak Penambahan Kementerian Lahirkan Birokrasi

Fokus Makan Siang Gratis

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo Subianto masih fokus rumuskan Program Makan Siang Gratis.

Ia menegaskan belum ada pembicaraan sama sekali terkait kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Dasco mengatakan, Prabowo saat ini masih fokus merumuskan soal program makan siang dan susu gratis yang jadi janji kampanyenya.

Dengan demikian, kata dia, berapa jumlah kementerian dan siapa-siapa saja yang akan menjadi menteri, sama sekali belum dibahas.

"Ya saya enggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet.

Baca juga: Demi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran, UU Kementrian Negara Direvisi, Kelar Sebelum Presiden Dilantik

Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

"Justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan," sambungnya.

Dasco menjelaskan, terkait makan siang gratis, saat ini masih disusun pola dan pemanfaatan anggarannya. Menurutnya, program makan siang gratis masih dikaji, sehingga perlu dilakukan berbagai simulasi.

"Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti.

Dan ini masih belum final, masih dikaji, dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang," imbuh Dasco.

Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian yang dipimpin oleh 40 menteri.

Baca juga: Nasdem PKB Belum Tentu Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (6/5/2024).

Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintah. Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang.

Asosiasi ini mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai penambahan jumlah menteri merupakan hal wajar.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar yang butuh pemerintahan besar dan banyak kementerian sehingga bisa menguntungkan warganya.

Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra yang Menguat Jadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Prabowo-Gibran

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Khofifah Ungkap Muncul Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi.