PAN Beri Catatan Bila PKS Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Harus Setuju Food Estate dan Makan Gratis

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP dan PKS menjadi dua partai yang belum menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Beberapa kalangan menilai, PDIP dan PKS akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, elite PKS mengatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, dan juga siap menjadi oposisi.

Terbaru, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menghormati keputusan atau sikap politik yang akan diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Adian Napitupulu Tak Tinggal Diam Nilai Prabowo Picu Ketakutan Rakyat Lewat Pernyataan Jangan Ganggu

Baca juga: Jawaban Prabowo Saat Dirinya Ditakutkan akan Melemahkan Demokrasi, Hanya Dibuat Segelintir Orang

Diketahui, PKS akan segera mengambil sikap politik apakah berada di pemerintahan Prabowo-Gibran atau sebagai oposisi.

Namun, Viva mengingatkan PKS untuk satu visi dan misi jika nantinya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau dulu menolak food estate, menolak makan siang gratis dan menolak IKN.

Maka kalau bergabung ya harus menerima secara keseluruhan visi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dokumen resminya sudah ada di KPU RI," kata Viva kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Namun, dikatakan Viva, hal yang baik juga jika PKS berada di luar pemerintahan.

"PKS terlatih menjadi kekuatan oposisi dalam tanda petik, dan juga akan dapat membangun proses check and balances dalam kehidupan berdemokrasi, dapat melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan sehingga proses-proses demokrasi, dengan adanya kontrol akan berjalan bagus," kata Viva.

Viva memastikan PAN akan mengikuti keputusan yang diambil Prabowo terkait akan bergabung atau tidaknya PKS.

Baca juga: Diprediksi Tinggalkan Anies Gabung Prabowo, Nasdem dan PKB Disebut Refly Harun Sebagai Mualaf

Baca juga: 4 Kandidat Kuat Calon Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran, Profil dan Rekam Jejak

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menggelar musyawarah majelis syuro memilih oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa musyawarah majelis syuro akan digelar pada bulan depan.

"Mungkin bulan depan (musyawarah majelis syuro)," ucap Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Lebih lanjut, Mardani menambahkan nantinya majelis syuro PKS akan segera memutuskan. Namun secara pribadi, ia lebih memilih sebagai oposisi.

"Itu akan diputuskan di majelis syuro. Kalau saya oposisi," pungkasnya.

Analisis Ray Rangkuti

Hingga kini Presiden Terpilih Prabowo Subianto belum mengajak PKS masuk ke dalam gerbong koalisinya.

Berbeda dengan Nasdem dan PKB.

Baca juga: Khofifah Beber Usulan Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi dan Inovasi Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Tak Ada Nama Sri Mulyani, Ini Profil 4 Calon Kuat Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran

Di sisi lain, PKS sudah memberi kode siap jika diajak bergabung ke dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Meski demikian, keinginan PKS gabung ke kubu Prabowo mendapat penolakan dari Partai Gelora.

Bahkan, pengamat politik Ray Rangkuti menuturkan, bila dipersentasikan, 80 persen PKS sangat ingin gabung ke kubu Prabowo-Gibran.

Hal itu dikatakan Ray Rangkuti, jika PKS dalam waktu dekat tak umumkan akan berperan sebagai oposisi pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PKS menurut saya 80 persen akan masuk (Parpol koalisi Prabowo-Gibran).

Kalau PKS tidak deklarasi dari sekarang bahwa berada posisi oposisi," kata Ray, Jumat (3/5/2024).

Itu artinya 80 persen menurutnya, PKS ingin diajak masuk ke parpol koalisi Pemenang Pilpres 2024 tersebut.

"Kecuali sekarang ini PKS deklarasi bawa mereka menempatkan posisi sebagai oposisi.

Kalau sampai sekarang PKS tidak menyebut itu, berarti ingin sekali diajak. 80 persen PKS akan ikut gabung, kalau Prabowo benar-benar mengajak," jelasnya.

Baca juga: Tanggapan PAN Soal PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Demi Kabinet Prabowo-Gibran, Itu Hak, Aspirasi

Baca juga: Eko Patrio Siap Jika Diperintah jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Saya Petugas Partai

Menurutnya ganjalan PKS masuk parpol Koalisi Prabowo-Gibran saat ini karena ada protes dari Partai Gelora.

"Ini jadi ujian untuk Prabowo mampu tidak menghadapi konflik yang seperti ini.

Karena konflik internal seperti ini akan banyak terjadi di sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Kemudian Ray mengungkapkan apakah Prabowo berani mengambil PKS lalu meninggalkan Gelora.

"Saya yakin Prabowo bakal berani. Jadi Pak Prabowo akan ambil PKS dengan sendirinya akan 'meninggalkan' Gelora.

Meninggalkan bukan dalam artian dilepas begitu saja, tidak. Hanya Gelora akan tetap berada di koalisi," kata Ray.

Keberatan-keberatan Gelora dicatat oleh Prabowo, kata Ray. Tapi kalau kemudian Gelora tidak terima tidak permasalahkan.

Baca juga: Tahun Ini Diprediksi Serentak, Idul Adha 2024 Jatuh di Tanggal 17 Juni Versi PP Muhammadiyah

Baca juga: BREAKING NEWS: KPU Bontang Sebut Pencalonan Independen Basri Rase-Chusnul Tidak Memenuhi Syarat

"Artinya Pak Prabowo tidak akan ngotot mempertahankan gelora di koalisinya. Karena tidak ada kursinya sama sekali di DPR.

Jadi jelas lebih menguntungkan Pak Prabowo menggandeng PKS dibandingkan dengan Gelora dari semua aspek," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN Ingatkan PKS untuk Satu Visi Misi Jika Putuskan Bergabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.