Prabowo Percaya Diri soal IKN di Kaltim, Sumber Daya Dalam Negeri bisa Bawa Investasi Asing Datang

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden terpilih, Prabowo Subianto percaya diri soal IKN di Kaltim, sumber daya dalam negeri bisa membawa investasi datang.

Ya, Prabowo Subianto mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

Menurut Prabowo, modal utamanya dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.

Penjelasan itu disampaikan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto  di acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Jokowi Berkantor di IKN Nusantara di Kaltim Mulai Juli 2024, Pemerintah Siapkan Smart Defense System

Ia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan, di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri kegiatan tersebut.

“Kami sangat percaya diri dan yakin (pembangunan) ibu kota ini proyek yang politis, dan dorongan utamanya harus dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing akan datang,” ujarnya, dikutip Antara.

Menurut Prabowo, Jakarta bukan ibu kota yang ideal untuk Indonesia, sebab, wilayahnya terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya yang tak lagi memadai.

Ia pun menjelaskan bahwa setiap tahunnya tingi permukaan air di Jakarta meningkat antara lima hingga 10 sentimeter.

“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 centimeter tiap tahunnya. Jadi, kami harus membuat tanggul raksasa, dan itu juga program yang saya buat,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, memindahkan ibu kota juga merupakan salah satu cara membawa sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta dan ke luar Jawa sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan.

“Ibu kota kami telah ada di lokasi yang aman dari ancaman tersebut,” kata Prabowo.

Presiden Jokowi berkantor di IKN Nusantara di Kaltim mulai Juli 2024, Pemerintah terapkan Smart Defense System.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan mulai berkantor di IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai Juli 2024.

Agenda pertama kenegaraan yang akan dilakukan di IKN adalah upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.