Beda Sikap Golkar dan PAN Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Alasan Demokrat Tak Khawatir

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dikabarkan tengah sibuk menyusun kabinetnya.

Di lain sisi, partai-partai politik pendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden 2024 lalu juga ternyata punya sikap masing-masing soal jatah Menteri.

Tak lama setelah mengetahui perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pilpres 2024 lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun langsung berbicara soal jatah kursi menteri.

Airlangga mengatakan Golkar ingin mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nantinya.

Baca juga: Prediksi Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, dari Keterlibatan Anak Muda hingga Orang Parpol

Diketahui Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 didukung partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, PSI, dan Garuda.

Golkar sendiri dalam Pemilu 2024 ini menjadi partai kedua peraih suara terbanyak di bawah PDIP.

Airlangga mengatakan Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Karena itu, Airlangga berharap kader Golkar diberi ruang yang luas untuk menjadi menteri dalam kabinet mendatang.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 85 persen (pemilih Golkar memilih Prabowo-Gibran), maka kita kontribusi 25 persen. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kita sebut 5 (kursi kabinet) itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room masih banyak," kata Airlangga dalam acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3/2024) lalu, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI Bereaksi.

Airlangga mengungkapkan tahun ini jadi capaian penting Golkar dalam mendukung capres-cawapres.

"Jadi sejarah yang lalu presiden dan capres yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen. Kita 75-80 persen bahwa memang benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata dia.

Selain itu, Menko Perekonomian itu juga meminta semua kader Golkar tetap mengawal kepemimpinan Jokowi-Maruf sampai selesai.

"Kita harus jaga supaya sukses dan berikut kita ingin di tahun 2025 begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses dan perjalanan dengan Pak Presiden hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat termasuk Amerika Serikat," ucap dia.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja.

Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian jatah menteri.

"Ya kami tunggu. Karena itu hak prerogatif dari seorang presiden. Berapa posisi menteri sih yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Kami tunggu komunikasi antara ketua (Airlangga) dan presiden terpilih," kata Paulus.

Reaksi Gerindra Hingga PSI

Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah 5 menteri seperti yang diminta Airlangga.

Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca juga: PAN Beri Catatan Bila PKS Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Harus Setuju Food Estate dan Makan Gratis

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco.

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU.

"Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," katanya.

Kamhar menilai sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasi, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet.

Namun, terkait jabatan menteri, menurutnya lebih baik diserahkan kepada presiden terpilih.

"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang," katanya.

Demokrat, tambah Kamhar, taat asas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi," ujar Kamhar.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari soal Golkar minta jatah 5 menteri.

Menurut dia, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," ucapnya.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil pun turut merespon harapan Airlangga.

Baca juga: Prediksi Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, dari Keterlibatan Anak Muda hingga Orang Parpol

PSI, kata dia, saat ini tengah fokus penghitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan untuk jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi.

Sikap PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberikan tanggapan soal pembagian kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku tak ikut campur dalam pembahasan pembagian jatah kursi menteri.

Menurutnya hal ini mutlak menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Jadi terserah beliau," jelas Zulhas dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3).

Meski demikian, Zulhas mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Prabowo sebagai capres yang diusungnya. Hanya ia menegaskan pembahasan dengan Prabowo seputar tugas sebagai menteri di Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

"Hari-hari dengan Pak Prabowo, barusan juga komunikasi dua jam ngomongin soal beras," ungkap Zulhas, seperti dilansir kontan.co.id.

Diketahui, Prabowo-Gibran hampir dipastikan memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2024.

Meski masih menunggu hasil pengumumkan resmi dari KPU, seluruh quick count Pilpres dari rilis lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 02 ini unggul dari yang lainnya.

Demokrat Tidak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Pihak Partai Demokrat tidak khawatir mengenai jatah kursi menteri untuk kader mereka di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron pada Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Menurutnya, selama ini Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) sudah sering berkomunikasi.

“Kan ada forum-forumnya, kan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan pimpinan-pimpinan partai,” ujar Herman.

Baca juga: Prioritas Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus Swasembada Pangan, Energi, dan Hilirisasi

Bahkan, lanjut Herman, selama ini Prabowo juga beberapa kali bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia meyakini Prabowo telah memikirkan dan mempertimbangkan posisi yang bakal diamanatkan kepada kader-kader Demokrat.

“Bahkan juga kan beberapa kali ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY, meski kami juga tidak tahu isi pembicaraan itu,” tuturnya.

“Tapi pembicaraan pasti tentang bagaimana Indonesia ke depan.”

Pihaknya, lanjut Herman, percaya pada komitmen Prabowo yang telah bekerja sama dengan Demokrat, dan tak akan melupakan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung dan membantu pemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kami meyakini kalau Pak Prabowo memiliki komitmen dan tentu memiliki formula yang tepat untuk memberikan porsi yang pas pada partai-partai pengusungnya,” ucapnya, seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR yang juga Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dalam doanya saat memberikan sambutan pada acara bimtek dan rakornas pilkada PAN Kamis (9/5/2024) malam, meyakini Prabowo akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik partai itu di kabinet mendatang.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Saleh mengatakan, PAN akan sangat berterima kasih dan bersyukur jika hal tersebut sampai terjadi.

"Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik PAN di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri," ujar Saleh.

"Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini," sambungnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.