Ibu Kota Negara

Update Pembangunan Jalan Tol Akses IKN Nusantara di Kaltim akan Beroperasi di Agustus 2024

Update pembangunan jalan tol akses IKN Nusantara di Kaltim akan beroperasi di Agustus 2024.

HO
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memasok produk readymix untuk kebutuhan pembangunan beberapa ruas jalan tol di mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk Segmen SP. Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dari salah satu Batching Plant WSBP di IKN. Update pembangunan jalan tol akses IKN Nusantara di Kaltim akan beroperasi di Agustus 2024. 

TRIBUNKALTIM.CO - Update pembangunan jalan tol akses IKN Nusantara di Kaltim akan beroperasi di Agustus 2024.

Pembangunan di IKN Nusantara terus digeber.

Apalagi agenda pertama di IKN yakni upacara HUT RI semakin dekat.

Baca juga: Prabowo Yakin Pemerintahannya Sanggup Biayai Proyek IKN Nusantara di Kaltim dari APBN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan akses jalan tol menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, dapat digunakan pada Agustus 2024.

Adapun, progres pembangunan tol telah mencapai 81 persen dan diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.

Diketahui, jalan Tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di kilometer (KM) 8 - Kariangau, sehingga tidak perlu melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit.

"Tol IKN sepanjang 27 KM dari Kariangau sampai ke Jembatan Pulau Balang. Ini yang akan kita manfaatkan pada 17 Agustus 2024 sebanyak 3 lajur," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2024).

Saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol.

Menteri Basuki menyampaikan secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan Tol Akses IKN, hanya perlu sedikit perhatian pada pembangunan jembatan Sungai Wain karena struktur tanahnya.

"Secara fisik tidak ada hambatan untuk pembangunan Tol IKN, tetapi ada sedikit di lokasi sini (Jembatan Sungai Wain), tetapi kita upayakan akan selesai semua Agustus 2024," kata Menteri Basuki.

Pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 77 persen, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 80 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 82 persen.

Selain jalan tol, Menteri Basuki juga meninjau pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan pengecatan (beautifikasi) Jembatan Pulau Balang.

Duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini penting untuk melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu.

Jembatan ini dibangun sejak Januari 2024 berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 512 meter.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang memiliki 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat.

Konstruksi jembatan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-Duta-Jakon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp471 miliar. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 74 persen dengan masa waktu pelaksanaan 570 hari kalender.

Bangunan Istana Negara IKN di Kaltim Dijamin Aman, Diperkuat Beton Tebal juga Kaca Anti Peluru

Bangunan Istana Negara IKN di Kaltim memenuhi standar keamanan dan pengamanan.

Ya, Istana Negara IKN di Kaltim akan diperkuat dinding beton setebal 20 cm hingga kaca antipeluru.

Pembangunan Istana Negara IKN di Kaltim terus menunjukkan perkembangan signifikan, konstruksi bangunan mencapai level 67-68 persen.

Jelang target tuntas Juni 2024 dan uji coba Juli 2024, pekerjaan yang tengah digenjot saat ini adalah penataan interior, arsitektural, pemasangan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), penataan kawasan dan lanskap.

Baca juga: Prabowo Percaya Diri soal IKN di Kaltim, Sumber Daya Dalam Negeri bisa Bawa Investasi Asing Datang

Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan dari Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto menuturkan, multistakeholders terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Dwityo, mereka bekerja sesuai detail engineering design (DED), ada perencana desain, arsitek, teknik sipil, ada pengendalian pembangunan, dan ada konsultan yang mendampingi untuk mengawasi pekerjaan.

"Tahapannya berjenjang, mulai dari yang tertinggi Presiden, Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Menteri PUPR, Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Manajemen Konstruksi Induk (MKI), hingga Kontraktor Pelaksana," jelas Dwityo.

Kantor Presiden, Istana Negara, dan Lapangan Upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kantor Presiden, Istana Negara, dan Lapangan Upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). (KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

Jadi, tambah Dwityo, walaupun punya basic design, pada saat eksekusi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Adapun spesifikasi Istana Negara yang paling menonjol selain bentuknya yang merefleksikan burung Garuda, juga kecanggihan teknologi, serta dinding beton setebal 20 cm, dan kaca antipeluru yang menjadi elemen arsitektural.

"Ini untuk memenuhi standar keamanan dan pengamanan.

Karena Istana Negara merupakan obyek vital Nasional yang memerlukan security system yang ketat," imbuh Dwityo. 

Untuk diketahui, bangunan Istana Negara dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan pada wajah depan Istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar.

Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan namun juga secara keseluruhan kawasan.

Selain itu, bangunan juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. 

Lantai bangunan Istana Negara dilapisi marmer, parket, dan homogenous tile (HT).

Dan khusus lantai lobby, dilapisi marmer hijau Juparana. Sedangkan, marmer Ujungpandang digunakan sebagai pelapis lantai.

Pada sebagian dinding beton, dilapisi kayu ukiran hasil karya seniman dari Pulau Jawa dan Bali dengan craftmanship tinggi, kemudian sebagian dinding lainnya dilapisi anyaman pisang, HT, marmer, granit, dan labradorite.

Tak hanya itu, pada ornamen dinding terdapat artwork dan cat tekstur.

Berlanjut ke plafon Istana Negara yang terbuat dari gypsum, kayu solid, veneer, ukiran kayu dan tembaga.

Sementara sebagian pintu-pintu pada bangunan Istana Negara bermaterialkan kayu jati solid, sebagian lagi merupakan pintu anti peluru, dan pintu besi. 

Adapun atap bangunan mencakup bitumen dan roof garden.

Sedangkan unsur sanitary-nya terdiri dari sanitary VVIP, VIP, dan umum.

Sedangkan penataan lanskap-nya dirancang dengan luas area tanam 109.932 meter persegi, dengan 40 persen tanaman endemik 40 persen, dan 60 persen tanaman non-endemik.

"Hal ini karena IKN dirancang sebagai smart city forest.

Jadi penataan lanskapnya pun harus mengacu pada konsep itu," cetus Project Manager Istana Negara dan Lapangan Upacara Eko Arief S.

Selain itu, penataan lanskap juga mencakup 35 jenis pohon dengan jumlah 2.509 satuan tanaman atau Nos, 24 jenis semak (82.948 nos), jenis rumput Zoysia Matrella, granit bakar dan andesit bakar, planter box granit, cat tekstur, serta water feature.

Beralih ke kolom fasad, meliputi 34 pilar dengan sentuhan akhir marmer white tassos.

Presiden Jokowi berkantor di IKN Nusantara di Kaltim mulai Juli 2024, Pemerintah terapkan Smart Defense System

Presiden Joko Widodo dijadwalkan mulai berkantor di IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai Juli 2024.

Agenda pertama kenegaraan yang akan dilakukan di IKN adalah upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.

Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN,” tegasnya.

Baca juga: Peluang IKN, United E-Motor Ekspansi ke Kalimantan via Showroom Kalla Kars di Grand City Balikpapan

Kisdiyanto berharap koordinasi antar kementerian serta TNI, Polri dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN .

Dengan terciptanya sistem keamanan dan pertahanan yang baik di IKN, dia yakin ibu kota negara akan aman dari serangan asing yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Pj Gubernur Kaltim Akui Lalu Lintas Padat Usai Kehadiran IKN, Macet hingga Susah Cari Tiket Pesawat

Lalu lintas darat maupun udara mengalami kepadatan seiring dengan pemindahan IKN di Kaltim.

Beberapa waktu lalu viral soal sulitnya menemukan tiket pesawat dari atau menuju Kaltim, terutama Balikpapan.

Demikian yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik kepada TribunKaltim.co saat membuka Rakernis Perhubungan se-Kaltim, Rabu (15/5/2024).

Ia menyampaikan bahwa penyebab terganggunya jalur transportasi memang karena padatnya kunjungan ke IKN, yakni seiring semakin masifnya pembangunan saat ini.

"Memang sekarang sulit mencari tiket dari dan menuju Kaltim, karena itu padatnya pembangunan IKN," ungkapnya.

Baca juga: Siap-Siap, Kemenag Buka 1.378 Formasi CPNS 2024 Khusus Penempatan IKN Nusantara di Kalimantan Timur

Tidak hanya transportasi udara, kemacetan juga dikeluhkan masyarakat di beberapa daerah, terutama Balikpapan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, lokasi IKN.

Kepadatan lalu lintas di daerah itu diperparah dengan banyaknya debu.

"Ada juga yang menyampaikan Balikpapan macetnya luar biasa sekarang, sama dengan yang mengatakan IKN juga banyak debu," sambungnya.

Namun demikian, Akmal Malik menyebutkan bahwa hal-hal demikian mutlak dirasakan apabila ingin daerahnya makmur.

lihat fotoIKN DI KALTIM - Kondisi arus lalu-lintas di Kota Samarinda, Kalimantan Timur macet.
IKN DI KALTIM - Kondisi arus lalu-lintas di Kota Samarinda, Kalimantan Timur macet.

Proses pembagunan memang terlebih dahulu harus merasakan penderitaan sementara.

"Memang tidak mudah, jadi saya minta bersabar dulu, menderita dulu," jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa semua itu tidak akan berjalan lama.

Hal ini mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, Kaltim khususnya wilayah yang berada di sekitar IKN akan mendapatkan kemakmuran.

"Tunggulah, bersabarlah, karena memang jalan menuju kesenangan dan kemakmuran itu memang tidak mudah. Insya Allah, setahun dua tahun kita bisa dapatkan kemakmuran," pungkasnya.

Dampak IKN di Balikpapan

Dampak IKN di Kaltim, Balikpapan sebagai penyangga dan kota terdekat bakal mendapatkan beban yang tidak sedikit

Keberadaan Balikpapan sebagai kota penyangga yang jaraknya lebih dekat membuat kota ini juga akan mendapatkan beban lainnya, salah satunya adalah populasi. 

Diketahui selain dampak IKN di Kaltim, ledakan populasi juga dialami Balikpapan karena adanya proyek RDMP milik Pertamina.

Kedua mega proyek itu, IKN di Kaltim dan RDMP tersebut membawa dampak juga kepada kota Balikpapan. 

Baca juga: 8 Raksasa Teknologi Amerika Masuk ke IKN Nusantara, Bangun Pilot Project Command Center II Ultimate

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Marinda Dama Prianto mengungkapkan, secara teoritis penduduk pasti akan bertambah.

Tapi dengan adanya pemicu atau booster seperti IKN dan RDMP akan terjadi ledakan besar populasi.

Dia memproyeksikan, hingga Tahun 2035 jumlah penduduk Balikpapan sebesar 856.000 jiwa.

Perhitungan ini berbasiskan jumlah-jumlah tertentu dan asumsi-asumsi yang sudah disepakati secara saintifik dan matematis.

"Relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti akan berpengaruh terhadap Balikpapan sebagai penyangga IKN.

Dan RDMP saja saat ini sudah berkontribusi terhadap fenomena bertambahnya penduduk non permanen alias temporer," tutu Marinda kepada Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Kendati demikian, lanjut dia, harus dipahami bahwa BPS mengacu pada pengategorian penduduk siang dan penduduk malam yang tentunya berbeda.

Selain itu juga, BPS memiliki konsep sendiri tentang penduduk yakni orang yang berdomisili alias penduduk permanen.

Kembali pada dampak proyek jumbo IKN dan RDMP, Marinda mengakui, sangat signifikan terhadap kemampuan dan kapasitas Balikpapan sebagai sebuah kota penyangga.

Segala fasilitas baik hiburan, pendidikan, rumah sakit, penginapan (akomodasi), restoran, olahraga, dan lain-lain terkonsentrasi di Balikpapan sebagai kota terdekat IKN dan memiliki aksesibilitas paling memadai.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Titip Doa ke Jamaah Haji Agar Pembangunan IKN Lancar, Akmal Malik: Lebih Mabrur

Jadi, meskipun para ASN berdomisili di IKN, IKN kelak akan tetap bepergian ke Balikpapan, mencari hiburan, dan berwisata.

Dari aktivitas-aktivitas ini, ekonomi Balikpapan akan menggeliat dan tentu saja memantik atau memicu pertambahan penduduk, terutama penduduk temporer.

Kendati demikian, Mandira mengakui, hingga saat ini belum ada metode atau formulasi khusus menghitung jumlah penduduk temporer.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder baik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, maupun akademisi harus melakukan kajian lebih lanjut.

Hal ini penting mengingat Kota Balikpapan harus mempersiapkan diri dengan matang agar mampu mengakomodasi tingginya tingkat kebutuhan akan air, listrik, dan sarana-prasarana lainnya, dengan perhitungan dan strategis yang realistis. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Menteri Basuki Sebut Jalan Tol Akses IKN Siap Beroperasi Fungsional di Agustus 2024

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved