Ibu Kota Negara

Jatah Rp 16 Triliun/ Tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo: Negara Masih Bisa Menanggungnya

Jatah Rp 16 triliun per tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo Subianto: Keuangan negara masih bisa menanggungnya.

Kementerian PUPR
Desain maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Jatah Rp 16 triliun per tahun untuk IKN Nusantara dari APBN, Prabowo Subianto: Keuangan negara masih bisa menanggungnya. 

OIKN juga merencanakan pemanfaatan Lora-Wan untuk jaringan data IoT, tanpa jaringan internet, yang berguna bagi pengumpulan data berbasis sensor untuk kawasan dengan akses infrastruktur terbatas seperti monitoring kawasan hutan dan biodiversitas.

Dengan kawasan hutan tropis yang meliputi 65 persen wilayah IKN, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN juga mempertimbangkan pemanfaatan penggunaan akses internet berbasis satelit maupun jaringan sensor Lora-Wan.

Sebelumnya diberitakan, Starlink telah mengantongi dua perizinan sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP).

Dengan demikian, selain akan diuji coba di IKN, dengan mengantongi dua izin tadi, Starlink bisa menyediakan internet ke konsumen dalam skema Business-to-Consumer (B2C) di Tanah Air, alias langsung ke pengguna rumahan di Indonesia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagain artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved