Berita Nasional Terkini

Yusril Ihza Mahendra Mundur Jadi Ketua Umum PBB, Pengamat Nilai Sinyal Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Yusril Ihza Mahendra diprediksi akan masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTO
Yusril Ihza Mahendra diprediksi akan masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. 

Fahri menerangkan bahwa pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal ataupun eksternal dalam waktu dekat.

Dia juga akan segera menggelar agenda Muktamar PBB pada awal tahun 2025.

"Kemudian merencanakan serta melaksanakan agenda Muktamar Partai PBB yang diproyeksikan diadakan pada tahun depan, yaitu akhir bulan januari tahun 2025 sebagaimana mestinya, dan menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis Partai PBB yang sifatnya nasional," tutur Fahri.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Dia mengundurkan diri lewat sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/5/2024) malam.

Yusril menjelaskan, bahwa dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal reformasi tahun 1998.

Sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Yusril mengatakan, dia akan tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi.

Apalagi, ia juga memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia politik.

Baca juga: Terjawab Istri Yusril Ihza Mahendra Blasteran Negara Mana, Ini Sosok Rika Tolentino Kato

Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, menurut Yusril, dirinya akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta dalam memecahkan persoalan bangsa.

Khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara

Ia juga menjelaskan, pergantiannya dengan Fahri Bachmid telah berjalan secara demokratis, sah, dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam Akta Notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," tuturnya dalam keterangannya pada Sabtu (18/5/2024) malam.

Diketahui, MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.

Kemudian permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved