Ibu Kota Negara

JK Soroti 'Proyek Tiba-tiba' di Pemerintahan Jokowi, Ada Bansos hingga IKN Nusantara di Kaltim

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyinggung sejumlah 'proyek tiba-tiba' yang muncul di masa pemerintah Presiden Jokowi.

Editor: Doan Pardede
(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)
Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla saat menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyinggung sejumlah 'proyek tiba-tiba' yang muncul di masa pemerintah Presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan JK usai menemui pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Proyek yang tiba-tiba muncul tersebut salah satunya adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN di Kaltim.

Menurut JK, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.

Baca juga: Agus Harimurti Yudhoyono sebut Pembebasan Lahan IKN di Kaltim Masuk Tahapan Ganti Untung

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba, katakanlah IKN," kata JK , seperti dilansir Kompas.com.

"Itu tidak ada di janji kampanye tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba," katanya.

JK mengatakan, proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas.

Sebab itu dia berharap kedepan pemerintah Indonesia harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya," katanya.

JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara.

"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ucapnya.

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla saat menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).
Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla saat menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). ((KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO))

JK Ingatkan Prabowo: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba 

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengingatkan agar pemerintahan selanjutnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggunakan anggaran secara efisien.

Untuk itu, ia meminta agar Prabowo-Gibran merencanakan kebijakan secara matang sebelum dilantik secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target, apakah dalam bentuk GKN atau semacamnya yang lebih efisien, lebih jelas, itu negara harus punya," ujar JK di kediamannya di Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

JK lantas menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai digagas secara tiba-tiba oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya, jangan ada proyek tiba-tiba besar, katakanlah IKN, itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul," ujar JK.

Respons Satgas Soal Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun Per Tahun untuk IKN

Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memberikan tanggapan seputar pernyataan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang akan memberikan anggaran untuk IKN Rp 16 Triliun per tahunnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024).

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup.

Baca juga: Inilah Jenis Kendaraan yang Bebas PPN di IKN Nusantara di Kaltim dan Ketentuannya

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN.

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024) seperti dilansir Kompas.com.

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel.

Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian.

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan.

Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN.

ANGGARAN IKN - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto saat sesi tanya jawab dengan Kepala Koresponden Internasional Bloomberg wilayah Asia Tenggara, Haslinda Amin, dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, Rabu  15/5/2024) waktu setempat. Presiden terpilih, Prabowo Subianto yakin pemerintahannya akan bisa membiayai proyek IKN Nusantara di Kaltim dengan menggunakan APBN.
ANGGARAN IKN - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto saat sesi tanya jawab dengan Kepala Koresponden Internasional Bloomberg wilayah Asia Tenggara, Haslinda Amin, dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, Rabu 15/5/2024) waktu setempat. Presiden terpilih, Prabowo Subianto yakin pemerintahannya akan bisa membiayai proyek IKN Nusantara di Kaltim dengan menggunakan APBN. Kasatgas menanggapi pernyataan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang akan memberikan anggaran untuk IKN Rp 16 Triliun per tahunnya. (Tangkapan layar Youtube Qatar Economic Forum)

Tahapan Pembangunan IKN

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 63 Thaun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) BAB VI mengenai Penahapan Pembangunan IKN, tercantum lima tahapan.

Tahap I dikerjakan selama kurun 2022-2024 pemindahan tahap awal.

Kemudian, Tahap II 2025-2029 merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh.

Setelah itu, Tahap III 2030-2034 melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif.

Tahap IV 2035-2039 membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Dan Tahap V kurun 2040-2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua.

Saat ini, menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, pembangunan tahap pertama sudah mencapai 71 persen.

"Sejumlah infrastruktur dasar IKN yang dibangun pada tahap satu ini, antara lain Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN), Rumah Menteri, tiga ruas Jalan Tol IKN, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Presiden, hingga Kantor Presiden," tutur Danis, Jumat (2/2/2024).

Adapun rincian penahapan pembangunan IKN, sebagai berikut seperti dilansirKompas.com  :

Tahap I 2022-2024

- Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.

- Pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

- Pemindahan ASN, TNI/Polri tahap awal.

- Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

Baca juga: Rudy Masud Harap LDII Jadi Lokomotif Peningkatan Kualitas SDM Menyambut IKN

Tahap II 2025-2029

-  Fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan

- Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri serta perkantoran pemerintahan pusat

- Proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan

- Pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan

- Pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

Tahap III 2030-2034

- Pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api akses Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan-KIPP IKN

- Pemindahan lanjutan personel TNI/Polri

- Pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub

- Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad 21

- Peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi

Tahap IV 2035-2039

- Perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi

- Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset

- Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi

- Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra

Tahap V 2040-2045

- Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari Kereta Api di IKN dan daerah mitra sekitarnya

- Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi

- Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN Mencapai net zero emission (NZE) dan 100 persen energi terbarukan

Baca juga: Akhirnya Internet Stralink Milik Elon Musk Kini Bisa Dinikmati di IKN Nusantara, Laju Hingga 80 Mbps

- Pengembangan industri berkelanjutan

- Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved