Yusril Ihza Mahendra Kandidat Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, dianggap layak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid, menilai, Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Fahri beralasan, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai menko polhukam.

Baca juga: Kode Komika Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024, Gerindra Akui Masuk Bursa Tangerang Selatan

Baca juga: Pilih Pilgub Kaltim 2024 atau Menteri? Fakta Menarik Isran Noor dan Isu Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," kata dia.

Selain itu, Fahri juga menyebut Yusril mustahil menjadi jaksa agung karena ada aturan yang menyebut jaksa agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.

Ia pun menepis anggapan yang menyebut Yusril mundur dari kursi ketum PBB karena bersiap untuk menjadi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat Nilai Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Dominan oleh KIM, Bagaimana Partai di Luar Koalisi?

"Mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur," ujar Fahri.

Keputusan Yusril mundur dari posisi ketum PBB disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, pada Sabtu (18/5/2024).

MDP merupakan lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB.

MDP PBB berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas atas anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), hingga memilih penjabat ketum jika ketum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.

Baca juga: Mahfud Sorot Revisi UU Kementrian Negara untuk Kabinet Gemoy Prabowo, Singgung Era Orba dan Gus Dur

"Permintaan mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan," ujar Yusril dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (19/5/2024).

Yusril pun mengungkap alasannya mundur dari PBB.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu bilang, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai, sejak PBB berdiri pada awal Reformasi 1998.

"Sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB," ujar dia.

Baca juga: 10 Kementerian/Lembaga Paling Basah dan Prediksi Menteri yang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor menyatakan Yusril akan terlibat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tapi kita sebagai kader beliau, Prof Yusril bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya di pemerintahan Pak Prabowo, skill bidangnya kan hukum," kata Afriansyah, Minggu, dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada pembahasan mengenai siapa-siapa yang akan jadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Dasco merespons pertanyaan mengenai Yusril Ihza Mahendra yang disebut mundur dari Ketua Umum PBB karena akan terlibat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: 10 Kementerian/Lembaga Paling Basah dan Prediksi Menteri yang Menjabat di Kabinet Prabowo-Gibran

"Mengenai pertanyaan soal Pak Yusril, kita kan sampai saat ini belum tahu mengenai siapa dan tempatnya di mana, mengenai kementerian-kementerian yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih fokus membahas program unggulan Prabowo.

"Karena sampai saat ini kita masih dalam hal pengkajian program unggulan dari presiden terpilih," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan bakal memberikan jalan kepada sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra yang berencana mengundurkan diri dari posisinya, dan aktif terlibat dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran, Lebih dari Separuh Bakal Diisi Kader Koalisi Indonesia Maju

"Tapi kita sebagai kader beliau, Prof Yusril bisa menyalurkan aspirasi kepemimpinannya di pemerintahan Pak Prabowo, skill bidangnya kan hukum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Akan tetapi, Afriansyah mengatakan belum tahu siapa kader potensial yang diusulkan buat menggantikan Yusril sebagai ketua umum.

Menurut dia, keputusan pengganti Yusril menunggu hasil Muktamar PBB.

"Belum tahu, banyak kandidat PBB punya kader potensial, saya terserah Muktamar," ucap Afriansyah.

Afriansyah mengatakan, Yusril berencana ingin berkegiatan di luar struktural PBB.

Selain itu, Yusril disebut ingin ada regenerasi di PBB karena dia sudah 3 periode menduduki posisi Ketum. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo"