Realisasi Anggaran Pembangunan IKN di Kaltim April 2024 Capai Rp 4,8 Triliun, Ini Rincian Alokasinya

Dan setiap tahunnya akan memakan dana sebesar Rp450 triliun.

Dengan dana yang cukup besar dan ada program lain yang dikerjakan seperti IKN Nusantara, tentu akan membebani keuangan negara.

Saat ditanya tentang program IKN ini, Soedrajad menjawab, "Ya kalau belum mampu, jangan dulu."

Menurutnya, Indonesia belum mampu untuk membangun IKN karena banyak yang harus dibangun.

"Ya kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya, mulai dari nol, kok," lanjutnya.

"Memang kondisi Jakarta makin enggak enak dan seterusnya, cuman kita harus mampu hidup di sana sebelum betul-betul punya kemampuan membangun IKN sampai selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Soedrajad mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke IKN merupakan proyek yang tidak ada urgensinya untuk saat ini.

Selain itu, Indonesia juga sebenarnya dalam kondisi belum mampu untuk membangun IKN karena dibangun dari nol.

Meskipun kondisi Jakarta yang memprihatinkan, tetapi target IKN yang diselesaikan dalam waktu dua tahun dinilai kurang realistis.

“Kalau saya enggak mau punya target untuk membangun IKN seperti itu,” ungkapnya.

Menurut Soedrajad, program makan siang gratis lebih penting untuk dikerjakan demi membangun generasi Indonesia yang akan datang.

Baca juga: Beredar Kabar IKN Nusantara di Kaltim Batal Jadi Ibu Kota Negara, Kominfo Pastikan Hoax

"Kalau diberi pilihan, saya nggak ragu untuk memilih makan siang gratis,” kata Soedrajad.

"Makan siang gratis lebih penting untuk saya, karena ini (untuk) generasi yang akan datang membangun Indonesia, kok.

Kalau punya penduduk banyak tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah," jawabnya.

"Saya sangat yakin soal itu," tegas Soedrajad.

Prabowo Siapkan RP 16 T Per Tahun untuk IKN

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggarkan 1 miliar dolar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi, 30 miliar dolar untuk 30 tahun itu 1 miliar dolar per tahun. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin," kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, dikutip dari kanal YouTube, Sabtu (18/5/2024).

Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup.

Pasalnya, infrastruktur utama di IKN sudah dibangun sejak awal dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian, misalnya Bendungan Sepaku Semoi dan sebagian ruas Jalan Tol IKN.

"Kalau hitungan saya sih sekitar Rp 16 triliun cukup karena kan kita berfikirnya juga IKN ini selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan sebetulnya secara teoritis 80 persen diharapkan investasi," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN terdiri dari tiga batch, yakni batch 1, batch 2, dan batch 3 dengan total progres 40,8 persen.

Setelah seluruh pekerjaan terkontrak tersebut selesai, akan dilanjutkan pembangunan ruas tol lanjutan Seksi 1, Seksi 4, hingga immersed tunnel.

Baca juga: Catat 5 Kendaraan yang Bebas Pajak di IKN Nusantara Kaltim, Cek 10 Teknologi Canggih Istana Presiden

Selain itu, masih ada proyek pembangunan kantor-kantor kementerian.

Sementara yang saat ini sudah mulai dibangun adalah Kantor Kementerian PUPR dan Kementerian Pertahanan. Juga ada pembangunan rumah susun (rusun) ASN lanjutan untuk memfasilitasi ASN yang akan ditugaskan ke IKN.

Sorotan JK

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyinggung sejumlah 'proyek tiba-tiba' yang muncul di masa pemerintah Presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan JK usai menemui pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Proyek yang tiba-tiba muncul tersebut salah satunya adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN di Kaltim.

Menurut JK, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba, katakanlah IKN," kata JK , seperti dilansir Kompas.com.

"Itu tidak ada di janji kampanye tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba," katanya.

JK mengatakan, proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas.

Sebab itu dia berharap kedepan pemerintah Indonesia harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.

"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya," katanya.

JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara.

"Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tahun Ini, Pembangunan IKN Hingga April 2024 Sudah Telan Dana Rp 4,8 Triliun

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Puan Ingatkan Pemerintah soal Penyelesaian IKN: Harus Perhatikan Kemampuan Uang Negara

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.