Sebut Panti Jompo Bukan Budaya Indonesia, Risma: Nanti Banyak Anak Berpikir Tinggalkan Orangtuanya

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak setuju dengan konsep panti jompo.

Hal ini dikatakan Mensos Risma saat menghadiri puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2024 di Aceh Utara.

Dalam kesempatan itu, Risma mengaku tidak setuju dengan konsep panti jompo, tempat penampungan lansia.

Menurut dia, menempatkan orangtua atau lansia ke panti jompo bukanlah budaya Indonesia.

Baca juga: Risma Takut Diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Ungkap Dirinya Tak Punya Uang, Belum Berani Jawab

Ia mengatakan, anak-anak atau generasi muda seharusnya justru lebih peduli dan merawat para orang tua.

“Itu model luar negeri sebetulnya. Menurut saya enggak setuju, tidak sesuai dengan budaya kita,” ujar Risma saat ditemui di Aceh Utara, Rabu (29/5/2024).

Menurut Risma, budaya menempatkan lansia di panti jompo tak boleh dilanggengkan.

Ia khawatir panti jompo dijadikan alasan bagi anak ataupun generasi muda untuk menelantarkan para lansia, termasuk orangtua mereka.

“Nanti banyak anak yang kemudian berpikir menempatkan orangtua ke panti, mereka bisa tinggal di sana, setelah itu ditinggal begitu saja. Apa iya seperti itu?,” ucap Risma.

“Budaya kita, agama kita tidak mengajarkan seperti itu,” imbuh mantan wali kota Surabaya itu.

Oleh sebab itu, Risma mengatakan, Kementerian Sosial selalu mengkampanyekan soal kepedulian terhadap lansia kepada generasi muda.

lihat foto

Harapannya, para generasi muda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lansia dan tak pernah berpikir untuk menelantarkan mereka.

“Dulu nenek moyang kita mengajarkan kita baik-baik kok. Kenapa kemudian menjadi berubah? Apa iya karena kesibukan? Kita hitung saja hanya berapa jam kita bekerja,” kata Risma.

Risma berkunjung ke Aceh Utara dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional (2024).

Pada tahun ini, HLUN mengusung tema “Lansia Terawat Indonesia Terhormat”. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tahun ini diisi sejumlah kegiatan dan pemberian layanan untuk lansia.

Jawaban Risma Soal Jarang Ikut Bagikan Bansos

Inilah jawaban mensos Tri Rismaharini saat ditanya oleh hakim MK soal kenapa dirinya jarang ikut bagi-bagi bansos.

Di sidang sengketa Pilpres 2024, Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini menjelaskan alasan kenapa ia jarang ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal membagikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. 

Hal itu disampaikan oleh Risma dalam keterangannya saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Risma pun menjelaskan, ia bakal turut turun ke lapangan jika tengah terjadi sengketa perselisihan di mana memang ada pihak yang perlu ditolong. 

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," ujar Risma. 

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Yakin Prabowo-Gibran Menang Gugatan MK, Usai Dengan 4 Menteri Jokowi Bersaksi

Dalam sidang, hakim konstitusi Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah. Beda hal dengan Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos (perlindungan sosial), yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali," ujarnya Daniel. 

"Nah, Kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih bu Mensos? ," sambungnya. 

Pernyataan 4 Menteri Jokowi

Inilah pernyataan lengkap 4 menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Untuk diketahui, empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Kedatangan mereka untuk memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa di Pilpres 2024.

Terutama masalah bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dikucurkan menjelang kontestasi yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu.

Baca juga: Saling Serang Kubu 01 dan 02 di Sidang MK Sengketa Pilpres Terkait Status Tersangka Eddy Hiariej

Keempatnya yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berikut keterangan empat menteri terkait kucuran bansos menjelang Pilpres 2024.

Muhadjir Effendy

Menko PMK, menegaskan tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. 

"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program  yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.

Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu."

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.

Baca juga: Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

Airlangga Hartarto

Selanjutnya, giliran Airlangga menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air ini dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino ini.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024."

"Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras, seperti kita ketahui produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.

Padahal jika berkaca pada Negara Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras.

Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen.

Baca juga: Pesan Bijak Puan Maharani di Tengah Panasnya Sidang Sengketa Gugatan Pilpres 2024 di MK

Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.

Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat."

"Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.

Sri Mulyani

Sementara itu, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Tri Rismaharini

Risma, demikian dia disapa, mendapatkan kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK.

Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial.

Terutama soal anggaran terkait bansos.

Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.

Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) diantaranya untuk belanja bansos.

Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.

Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.

"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.

Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita"