Jokowi Berkantor di IKN Nusantara Kaltim Usai Upacara 17 Agustus, TNI-Polri Siapkan Polres dan Kodim

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana pembangunan Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru dilaksanakan 2035 mendatang.

Untuk pengamanan sementara, akan dibangun Polres dan Kodim di IKN Nusantara.

Diketahui, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Kalimantan Timur usai Upacara 17 Agustus.

Saat itu, IKN Nusantara sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca juga: Tidak Ada Hubungannya dengan IKN Nusantara apalagi Makan Siang Gratis, Tapera tak Akan Ditunda

Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan Otorita IKN Mayjen TNI Achmad Adipati Karnawidjaja mengatakan berdasarkan rencana yang ada saat ini, groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung Markas Besar (Mabes) TNI dan Mabes Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada tahun 2035.

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9 bertema Merancang Benteng Pertahanan dan Keamanan IKN secara daring pada Jumat (31/5/2024).

"Mabes TNI itu sendiri itu baru akan dibangun menurut perencanaan yang ada di IKN itu sekitar tahun 2035 atau 2038, baru mau dibangun, baru mau digroundbreaking gedung Mabes TNI-nya.

Demikian juga Mabes Polri," kata dia.

Namun demikian, ia mengatakan sejak sebulan lalu telah dimulai pembangunan Kodim dan Polres di IKN.

Baik personel TNI maupun Polri yang akan ditugaskan di Kodim dan Polres tersebut, kata dia, nantinya akan mengisi Kodim dan Polres tersebut secara bertahap.

Pembangunan Kodim dan Polres tersebut, kata Adipati, dilakukan untuk menyambut rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN setelah Upacara 17 Agustus tahun ini yang akan digelar di IKN.

Untuk itu, kata dia, Satgas yang akan melakukan pengamanan terhadap kegiatan presiden di sana juga telah dibentuk.

Baca juga: Tapera tak Akan Ditunda, Moeldoko sebut IKN di Kaltim dan Makan Siang Gratis sudah Ada Anggarannya

Satgas tersebut, kata dia, nantinya akan menempati tempat-tempat sementara.

"Demikian juga dari Badan Intelijen Negara juga sudah merencanakan perpindahan anggotanya dalam rangka mengamankan center of gravitiy yang sudah pindah," kata dia.

Sekretaris Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi meungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun sistem pertahanan negara di IKN.

Sistem tersebut, kata dia, di antaranya pertahanan berlapis (mandala pertahanan luar, utama, dan dalam), virtual maritime gate system (gerbang sistem teknologi modern dengan arsitektur imaginer di laut), dan air defence identification zone/(ADIZ) (identifikasi setiap pergerakan udara asing yang masuk wilayah IKN).

Selain itu juga, lanjut dia, integrated air defence (gabungan segala macam sensor, shooters, command and control, interoperability tiga matra), cyber defence (antisipasi datangya ancaman/perang siber), dan defence diplomacy (membangun rasa saling percaya antar bangsa melalui kerja sama bilateral, multilateral, pembangunan kapasitas, dan lainnya).

"Dari enam hal tersebut, kita juga sudah menyusun pentahapan terhadap perpindahan pasukan yang ada di Jawa ini secara terpusat, kemudian kita akan lakukan perpindahan ke IKN," kata dia.

Baca juga: Bantah Tapera untuk Biayai Makan Siang Gratis dan IKN, Moeldoko Janji Tidak akan Seperti Asabri

Ia mengatakan rencananya di IKN akan dibuat pelabuhan udara yang diperkuat dengan pangkalan Angkatan Udara serta pasukan-pasukan.

Rencananya, pelabuhan udara tersebut akan diintegrasikan dengan lapangan udara yang ada di IKN.

"Kemudian penguatan untuk penebalan angkatan laut di Balikpapan.

Kemudian siber, tadi seperti yang disampaikan Pak Adipati. Kemudian banyak hal lain yang ini berjalan bertahap," kata dia.

Ancaman Keamanan di IKN

Ternyata ada sederet ancaman saat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ada di Kaltim, salah satunya lokasi IKN masuk dalam radius rudal Hypersonic negara besar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Membangun Strategi Pertahanan Berbasis Anti Access/Area Denial (A2/D2) di Wilayah IKN Dalam Rangka Keamanan Nasional yang diadakan Dewan Ketahanan Nasional RI tersebut, Heri menyampaikan pentingnya penguatan aspek strategis pertahanan di IKN tahun 2023 lalu.

Sebagai gravitasi pusat negara, perencanaan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara harus dirancang secara matang untuk perlindungan dan keamanan dari berbagai ancaman.

Baca juga: 10 Rekomendasi Wisata Penajam, IKN Nusantara Kalimantan Timur, Penuh dengan Nuansa Alam Flora Fauna

“Penting membangun sinergisitas pertahanan anti access/area denial di wilayah Ibu Kota Nusantara, mengingat IKN sebagai center of gravity Negara,” kata Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Asisten Deputi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Kol. Inf. Heri Budi Purnomo, di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Dikatakan, karena berdekatan dengan perbatasan darat Malaysia, terdapat ancaman terhadap IKN seperti ancaman kejahatan transnasional serta konflik horizontal.

Selain itu IKN juga berdekatan dengan lima kekuatan pertahanan (FPDA) dan Perjanjian Trilateral Aukus.

Sementara dari sisi laut, karena berhadapan dengan jalur ALKI II dan choke points Selat Makassar serta berdekatan dengan jalur ekonomi dan perdagangan Cina perlu antisipasi pertahanan di sektor kelautan.

“Selanjutnya dari sisi udara berdekatan dengan FIR Negara tetangga Singapura, Malaysia dan Filipina serta berada dalam radius Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) dan rudal hypersonic negara besar,” kata Heri, seperti dilansir polkam.go.id.

Di sisi lain, ancaman geopolitik kawasan terhadap IKN adalah adanya potensi perang adidaya (hegemonic war) yang juga menjadi salah satu ancaman bagi IKN.

Baca juga: Musda HIPMI Kaltim di Samarinda, Usung Visi Membuka Lapangan Kerja di Tengah Hadirnya IKN Nusantara 

“IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi Indonesia menjadi titik yang dilintasi atau dilewati untuk mobilisasi serangan, mengingat daerah perairan ALKI II yang membentang dari selat Lombok, Selat Makassar dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN,” ungkap Heri.

Dirinya meningatkan pentingnya sinergitas untuk mendukung pertahanan di IKN, karenanya perlu pengaturan regulasi tentang penetapan zona pertahanan udara di ruang udara wilayah yuridiksi sesuai amanat PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara,serta Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pembangunan Gedung Mabes TNI dan Mabes Polri di IKN Akan Dimulai 2035

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.