Alasan Kementerian Perumahan bisa Dipisah Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR Setuju

“Dengan adanya susunan di kabinet mendatang, harapan kita memang PR dan PU dipisah. Jika melihat negara tetangga, mereka punya PR sendiri atau menteri perumahan rakyatnya sendiri.

Jadi, properti bisa berkembang dan ada menteri khusus yang memikirkan kebutuhan perumahan rakyat. Jadi, kita menyambut positif soal itu,” pungkasnya.

Sejalan dengan Lukas, Pengamat properti sekaligus Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali, juga setuju dengan pemisahan antara PU dan PR. Ali optimis jika pemisahan ini terjadi, maka sektor properti akan tumbuh positif.

"Dari dulu kita memang coba menginisiasi dan menunggu bahwa memang seharusnya ada kementerian perumahan rakyat tersendiri.

Nah ini salah satu awal yang bagus untuk membuat sektor perumahan bukan anak tiri lagi karena tadi yang kita tahu selama ini PUPR tapi PU nya aja PR nya ga fokus. Jadi ini adalah entry point di mana pemerintah lebih fokus untuk mengurusi pemukiman rakyat," pungkasnya.

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setuju jika presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Ia beralasan, kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat setiap tahun.

Baru sekitar 70 persen lebih penduduk Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik.

Sebanyak 36,8 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menilai pemisahan Kementerian PUPR akan membuat konsentrasi pemerintah tidak hanya terfokus pada pekerjaan umum seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk irigasi.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, pemerintah juga harus fokus membangun perumahan rakyat karena ada kebutuhan 1,3 juta rumah per tahun.

Sedangkan, saat ini hanya ada sekitar 120.000 rumah yang dibangun setiap tahunnya.

"Saya mendukung pengesahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya.

Itu penting untuk mengurangi kekurangan pemenuhan backlog," ucap dia.