42,3 Persen Responden Ingin Kabinet Prabowo-Gibran Tetap 34 Kursi Menurut Survei Litbang Kompas

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir seiring dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/11044611/survei-litbang-kompas-34-persen-responden-setuju-kementerian-ditambah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang “Kompas”: 47,7 Persen Pendukung Prabowo-Gibran Anggap Penambahan Kementerian untuk Bagi-bagi Kekuasaan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/13301541/survei-litbang-kompas-477-persen-pendukung-prabowo-gibran-anggap-penambahan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah hasil survei Litbang Kompas, 42,3 persen responden menyatakan ingin kementerian di kabinet Prabowo-Gibran tetap berjumlah 34.

Ya, 42,3 persen responden di hasil survei Litbang Kompas tidak ingin kementerian di kabinet Prabowo-Gibran ditambah.

Mereka ingin jumlah kementerian tetap sama dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Bahkan,ada 20,4 persen respon bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Baca juga: Alasan Kementerian Perumahan bisa Dipisah Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR Setuju

Namun, sebanyak 34 persen warga yang menjadi responden setuju kementerian untuk kabinet Prabowo-Gibran ditambah.

Sedangkan, 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Survei Litbang Kompas tersebut dilakukan pada 20-22 Mei 2024.