7 Fraksi di DPRD Balikpapan Nilai Wajar karena Raih WTP dar BPK RI

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali mengadakan rapat paripurna dengan agenda, pemandangan umum fraksi-fraksi terkait nota penjelasan Walikota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Dia menegaskan bahwa kepala daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran negara yang telah dikeluarkan.

"Kepala daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD," kata Budiono, Sabtu (8/6).

Dalam nota penjelasannya, Walikota Balikpapan memaparkan laporan keuangan Pemkot Balikpapan untuk tahun anggaran 2023, yang mencakup laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca daerah, laporan operasional, arus kas, dan perubahan catatan atas laporan keuangan.

Baca juga: DPRD Balikpapan akan Inspeksi OPD untuk Tindaklanjuti Temui BPK

Baca juga: Bapemperda DPRD Balikpapan Terus Dalami Raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok

"Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menambahkan bahwa meskipun mendapat predikat WTP, tetap ada masukan dan catatan dari fraksi-fraksi di DPRD, yang merupakan hal wajar.

"Misalnya, adanya defisit, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), pekerjaan yang terlambat, dan kinerja Perumda Tirta Manuntung dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Muhaimin.

Muhaimin juga menekankan bahwa semua masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Pemkot Balikpapan ke depannya.

"Semua yang disampaikan akan menjadi evaluasi dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi," ungkapnya.

Baca juga: Waspadai PMK, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Perhatian DP3 Teliti Penjual Hewan Kurban

Dalam kegiatan rapat paripurna kali ini, ada 7 fraksi DPRD Balikpapan yang menyampaikan pandangannya terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Ke 7 fraksi yang menyampaikan pandangannya itu mayoritas menilai wajar sebab pemerintah kota Balikpapan mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun lalu.(*)