Bahlil Mengaku Serba Salah, Beri Izin Tambang ke Asing Diprotes, ke PBNU Juga Salah, 'Maunya Apa?'

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang tak akan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah.

Bahlil mengatakan penolakan tersebut adalah hal biasa.

Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan IUP untuk ormas keagamaan yang membutuhkan.

"Katakanlah ada organisasi masyarakat yang tidak butuh, enggak apa-apa, masa kita paksa orang yang enggak butuh (IUP). Kita prioritaskan kepada yang butuh, kan simple," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Baca juga: Jabatan Cak Imin Mulai Digoyang, Gus Ipul PBNU Minta Ketua Umum PKB Diganti di Muktamar

Meski demikian, Bahlil mengatakan, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan ormas keagmaan tersebut terkait pemanfaatan IUP.

"Kita ini kan hidup itu negara demokrasi jangan jadikan perbedaan itu sesuatu yang harus kita pisah untuk menuju jalan kebaikan," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, ormas keagamaan yang telah menolak pemberian izin kelola tambang yaitu Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyatakan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin usaha tambang.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (5/6/2024).

Suharyo menegaskan, KWI bertugas memberikan pelayanan agama dan tidak termasuk kelompok yang dapat menjalankan usaha tambang.

Sementara itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menolak penawaran izin tambang dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada.

Baca juga: Yenny Wahid-Sekjen PBNU Kompak, Ajak Tak Pilih Capres yang Didukung Abu Bakar Baasyir, Respon Pakar

Menurut dia, tidak ada pembicaraan antara PMKRI dengan pemerintah terkait penawaran pengelolaan tambang.

"Kalaupun ada penawaran, PMKRI pasti menolak," kata dia dilansir Kompas.id, Kamis (6/6/2024).

Tidak Sembarangan Ormas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tidak sembarang organisasi masyarakat (ormas) bisa mengelola tambang.