Terjawab Sudah Biang Kerok Penyebab 2.086 Ha Lahan di IKN Tak Kunjung Klir, Begini Kata Menteri AHY

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab sudah biang kerok masalah 2.086 Hektar lahan di IKN di Kaltim, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya bicara blak-blakan.

Dari total 36.000 hektar lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebanyak 2.086 hektar masih dinyatakan belum clean and clear.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan hal ini dalam media gathering di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

"Clean and clear itu apa sih? Ya intinya, jangan sampai masih diduduki masyarakat, kemudian belum ditangani dengan baik dan sesuai dengan aturan, lalu dihantam aja ataupun untuk pembangunan, tidak boleh seperti itu," tegas dia. 

Baca juga: Presiden Joko Widodo Sumbang 27 Sapi untuk Kalimantan Timur dan IKN Nusantara pada Idul Adha 2024

Dia pun telah bertemu dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Raja Juli Antoni akan segera menuntaskan masalah tersebut.

Sebab, uang ganti rugi masyarakat dengan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PDSK) atau uang kerohiman akan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi sudah menduduki, tinggal, berkebun di kawasan tersebut.

"Tapi, sekali lagi, itu di luar kewenangan BPN sebetulnya. Karena, uang penggantian itu setahu saya akan dikelola oleh OIKN. Nah, saya tadi tanya, lalu apa masalahnya? Belum dijalankan dengan baik. Ya, memang ada masalah-masalah tertentu saya tidak ingin sampaikan di sini, bukan otoritas saya," tambah dia.

Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN memastikan tanahnya clean and clear terlebih dahulu.

Lalu, setelahnya dterbitkan sertifikat tanah.

"Artinya, sudah resmi negara menentukan yang mana jadi hak, pengelola," tuntasnya.

Sebelumnya, AHY mengatakan, lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih bermasalah.

Dia mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembebasan lahan harus menggunakan pendekatan yang baik supaya tidak ada satu pun masyarakat yang menjadi korban dan merugi.

"Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tapi tidak ingin grasak-grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis, dan insya Allah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ujar AHY, seperti dilansir Kompas.com.

Menurutnnya, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI.

Luasnya sekitar 44,6 hektar atau lebih kurang 48 bidang tanah.

Prioritas lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.

Jokowi Kebut Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngototnya Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN ternyata menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak.

Bahkan, dikebutnya pembangunan IKN oleh Jokowi dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap penerusnya nanti, dalam hal ini presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Benarkah demikian?

Ya, percepatan proses pembangunan proyek IKN dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal itu adalah peninggalannya.

Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama," kata Wijayanto dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Jika proyek IKN dikebut oleh Jokowi justru bisa memicu persoalan.

Sebab menurut Wijayanto, pemerintahan mendatang bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat bahkan terhenti.

Akan tetapi, pemerintah nampak mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing," ujar Wijayanto.

Baca juga: Upacara HUT RI di IKN akan Disutradarai Wishnutama, Basuki Sebut Persiapan Sudah 90 Persen

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024).

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno.

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Dipercepat Tanpa Perubahan

Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono memastikan, pembangunan proyek IKN akan terus dilanjutkan dan dipercepat.

Basuki juga menegaskan bahwa tidak akan ada yang berubah dari proyek IKN meski pucuk pimpinan Otorita IKN berganti.

"Saya kira saya sebagai plt kepala OIKN, saya pasti akan meneruskan program. Jadi, mempercepat pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh Otorita IKN sampai saat ini," ucap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Jadi saya tidak akan mengubah. Sehingga mempercepat pelaksanaan programnya saja," imbuh dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menekankan, prioritas utamanya sebagai pimpinan Otorita IKN adalah memastikan proyek IKN tetap berjalan.

"Yang penting ini kita percepat dulu pelaksanaan program-program. Saya bekerja, saya kan tidak punya visi, dan visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden," ucap Basuki.

Basuki pun mengaku tidak mau ambil pusing soal penunjukkan kepala Otorita IKN yang definitif karena itu merupakan kewenangan presiden Joko Widodo.

Baca juga: Dukung Pemegang IUP Capai ESG, Otorita IKN Gelar Konsultasi Publik soal Pedoman Reklamasi Tambang

Pesimis Investor Mau Ikut Bangun IKN

Investor diperkirakan tidak bakal berminat masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika pemerintah justru belum menyiapkan infrastruktur di sana, dan malah berharap swasta mau terlibat menyediakannya.

“Jadi enggak ada investor akan datang. Dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (5/6/2024).

Menurut Agus, justru pemerintah yang harus berperan dalam membangun infrastruktur, apalagi IKN adalah ibu kota yang dibangun dari awal.

“Enggak mungkin swasta harus bangun, kembalinya (modal) dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, memang ada berapa orang yang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, memang ada berapa orang?” ujar Agus.

Agus menyampaikan, mustahil mengharapkan investor buat melakukan investasi infrastruktur di IKN karena mereka membutuhkan kalkulasi laba dan rugi jika menanamkan modal di sana.

“Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN, itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, enggak akan-akan datang. Mana ada investor gila mau bangun itu?” ucap Agus.

Agus juga tidak meyakini skema pendanaan IKN melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bakal berhasil.

Apalagi pada kenyataannya beberapa badan usaha milik negara (BUMN) karya atau yang bergerak di bidang konstruksi gulung tikar atau bangkrut.

“KPBU kan pada bangkrut semua kan karya-karya itu. Sekarang mau cari dari mana lagi? Ya harus APBN. Sama seperti kereta cepat dan semuanya, kan KBPU-nya, jalan tol, semuanya kan sudah habis napasnya, maksudnya BUMN itu,” papar Agus.

“Nah sekarang ya praktis APBN, ada enggak uangnya? Ya enggak tahu saya. Nanti kan ada makan gratis atau minum susu gratis, kan duit lagi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Agus, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dalam mengerjakan proyek IKN.

“Kalau buru-buru, enggak bisa. Model Pak Jokowi ini cepat, cepat, cepat, akhirnya ya cepat rusak,” kata Agus.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim