Ibu Kota Negara

Upacara HUT RI di IKN akan Disutradarai Wishnutama, Basuki Sebut Persiapan Sudah 90 Persen

Upacara HUT RI di IKN akan disutradarai Wishnutama, Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sebut persiapan sudah 90 persen.

Penulis: Rita Noor Shobah | Editor: Heriani AM
TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA INTAN
Wajah Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Upacara HUT RI di IKN akan disutradarai Wishnutama, Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sebut persiapan sudah 90 persen. 

Pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN Kaltim Dinilai PKS Terlalu Memaksakan

PKS menyoroti pelaksanaan upacara HUT RI 17 Agustus di IKN Kalimantan Timur.

Sosok juru bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak.

Menurutnya, istana baru di IKN Kalimantan Timur bukanlah hal yg urgen saat ini.

Ia menganggap harusnya tidak perlu memaksakan agar upacara HUT RI IKN di Kaltim dilakukan di masa pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Luhut Dikritik Andrinof Chaniago Soal Mundurnya Bambang Susantono, Sebut IKN Beda dengan Perang

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

Ilustrasi Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur. TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA INTAN
Ilustrasi Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur. TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA INTAN (TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA INTAN)

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved